DPR Tetap Kritisi Perppu Covid-19

Nasir Djamil/Net

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pandangannya agar pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan peraturan dan mengingatkan agar peraturan itu jangan sampai inkonstitusional.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil menyoroti pernyataan SBY mengenai sarannya agar boleh menggunakan perpres dan tidak harus undang-undang. Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak akan berani mengambil langkah tersebut.

"Jadi memang kalau sarannya Pak SBY harusnya pakai Perpres ya, Presiden (Joko Widodo) enggak akan berani, uang segitu banyak, dia pasti takut terjadi penyimpangan nanti dia terseret juga," ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/4).

"Jadi, makanya dikeluarkan Perppu. Memang, pemerintah dalam hal ini bisa langsung action, tanpa harus persetujuan DPR," tambahnya.

Nasir mengatakan DPR akan membahas mengenai Perppu yang diterbitkan pemerintah dalam menangani Covid-19 pada masa sidang yang akan datang.

"Kalau menyetujui dibuat undang-undang, jadi memang tanpa APBN-P ya artinya memang menyesuaikan dengan Perppu," katanya.

Disinggung mengenai adanya Perppu untuk penanganan Covid-19 ini dianggap sebagai alat kekebalan pemerintah dalam melakukan segala kebijakan, Nasir Djamil meminta agar DPR mampu mengkritisi hal tersebut.

"Tergantung isinya ada potensi itu (alat kebal) atau tidak. Kalau ada norma dalam Perppu itu ada semacam pasal yang kebal hukum, jadi memang Perppu itu harus norma-normanya harus dikritisi. Jadi dari DPR menyetujui, kemudian membuat undang-undang nanti kan ada pembahasan gimana gitu kan. Jadi memang perppu dilakukan langsung gas tanpa melibatkan DPR," bebernya.

Pertanyaannya, lanjut Nasir Djamil, seperti biasa akan ada APBN-Perubahan. Dengan adanya Perppu, lalu apakah APBN-Perubahan tersebut masih diperlukan.

"Jadi di sinilah DPR untuk memutuskan dengan adanya Perppu-nya, jadi kalau APBN-P dibuat karena ada Perppu justru enggak masuk juga alasannya, karena Perppu ini udah berlaku, dijawab masa yang akan datang diserujui atau tidak setujui," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Keuangan Bergantung Pajak Dan Utang, Faisal Basri: Pengelolaan Fiskal Negara Ugal-ugalan
Politik

Keuangan Bergantung Pajak Da..

02 Juni 2020 00:41
Ade Armando Hina Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah, IMM: Kebebasan Berpendapat Dibatasi Etika Sosial
Politik

Ade Armando Hina Din Syamsud..

02 Juni 2020 00:00
Ade Armando Singgung Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah, Kokam: Terlalu Besar Organisasi Menghadapi, Biar Netizen Saja
Politik

Ade Armando Singgung Din Sya..

01 Juni 2020 23:11
Disomasi Pemuda Muhammadiyah, Begini Sikap Ade Armando
Politik

Disomasi Pemuda Muhammadiyah..

01 Juni 2020 23:11
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Sekjen Gerindra Khawatir Seluruh Sektor Bisnis Terpuruk
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

01 Juni 2020 22:43
Kalah Jam Terbang, Kritikan Ade Armando Pada Din Syamsuddin Pun Tak Kontekstual
Politik

Kalah Jam Terbang, Kritikan ..

01 Juni 2020 22:21
Gelar Rakornis Virtual, Airlangga Hartarto: Partai Golkar Paling Siap Masuk Era Digital
Politik

Gelar Rakornis Virtual, Airl..

01 Juni 2020 22:02
Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Generasi Muda Gotong Royong Bangun Teluk Bintuni
Politik

Hari Lahir Pancasila Jadi Mo..

01 Juni 2020 21:50