Saleh Daulay: SBY Tidak Ingin Pemerintah Gegabah Dan Langgar Konstitusi

Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay/Net

Pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merupakan suatu peringatan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Pasalnya, Perppu 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara yang dikeluarkan pemerintah sedianya bisa hanya menggunakan APBN Perubahan (APBN-P) untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Begitu kata Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (9/4).

"Menurut saya, apa yang disampaikan SBY adalah suatu peringatan. Peringatan agar pemerintah tidak salah dalam mengambil keputusan," kata Saleh Daulay.

Karena ini sifatnya peringatan, sambungnya, maka perlu untuk direnungkan semua pihak. Saleh Daulay menilai bahwa SBY sebenarnya tidak ingin perppu tidak keluar. Sebagai gantinya, pemerintah bisa mengajukan APBN-P.

“Soal waktu, APBN-P juga bisa diselesaikan lebih cepat. Apalagi semua fraksi di DPR juga sangat memahami situasi yang terjadi saat ini," imbuhnya menegaskan.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai, SBY yang pernah menjadi kepala negara itu mengingatkan pemerintah agar berhati-hati, sigap, dan mengindahkan konstitusi. Karena itu, diperlukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan kebijakan di tengah situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini. 

"SBY sepertinya ingin menegaskan bahwa situasi darurat jangan sampai melewati mekanisme dan prosedur yang semestinya dilalui. Perlu kajian dan pendalaman terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah. Semangatnya, agar sesuai dengan konstitusi dan aturan perundangan," demikian Saleh Daulay.

SBY melalui tulisannya sempat menyinggung masalah Perppu 1/2020 yang dikeluarkan pemerintah. Menurut SBY, pemerintah tidak perlu mengeluarkan Perppu yang justru memperlambat proses penanganan wabah virus corona di tanah air. Sebab, ketika Perppu dikeluarkan mesti harus meminta persetujuan DPR RI hingga rawan penyalahgunaan wewenang.

"Aturan itu cukup dengan Peraturan Presiden, dan tidak harus dengan UU. Menurut hikmat saya, UU tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, atau menggugurkan aturan konstitusi. Kecuali, kalau ada sistem dan aturan baru dalam ketatanegaraan kita yang saya tidak mengikutinya. I am no longer in the loop," kata SBY dalam tulisannya. 

Kolom Komentar


Video

Ini kronologi Dua Mobil PCR untuk Surabaya Diserobot Pemprov Jatim

Jumat, 29 Mei 2020
Video

Perahu KN 3 SAUDARA Terhempas Ombak, 1 Orang Nelayan MD

Jumat, 29 Mei 2020

Artikel Lainnya

Keuangan Bergantung Pajak Dan Utang, Faisal Basri: Pengelolaan Fiskal Negara Ugal-ugalan
Politik

Keuangan Bergantung Pajak Da..

02 Juni 2020 00:41
Ade Armando Hina Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah, IMM: Kebebasan Berpendapat Dibatasi Etika Sosial
Politik

Ade Armando Hina Din Syamsud..

02 Juni 2020 00:00
Ade Armando Singgung Din Syamsuddin Dan Muhammadiyah, Kokam: Terlalu Besar Organisasi Menghadapi, Biar Netizen Saja
Politik

Ade Armando Singgung Din Sya..

01 Juni 2020 23:11
Disomasi Pemuda Muhammadiyah, Begini Sikap Ade Armando
Politik

Disomasi Pemuda Muhammadiyah..

01 Juni 2020 23:11
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Sekjen Gerindra Khawatir Seluruh Sektor Bisnis Terpuruk
Politik

Kasus Covid-19 Terus Meningk..

01 Juni 2020 22:43
Kalah Jam Terbang, Kritikan Ade Armando Pada Din Syamsuddin Pun Tak Kontekstual
Politik

Kalah Jam Terbang, Kritikan ..

01 Juni 2020 22:21
Gelar Rakornis Virtual, Airlangga Hartarto: Partai Golkar Paling Siap Masuk Era Digital
Politik

Gelar Rakornis Virtual, Airl..

01 Juni 2020 22:02
Hari Lahir Pancasila Jadi Momentum Generasi Muda Gotong Royong Bangun Teluk Bintuni
Politik

Hari Lahir Pancasila Jadi Mo..

01 Juni 2020 21:50