DPR bersama pemerintah diminta melakukan penanggulangan virus corona (Covid-19), serta dampak yang ditimbulkan, bukan terus membahas omnibus law yang dinilai merugikan kalangan pekerja.
Dan di tengah pandemik Covid-19, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta DPR tidak memikirkan diri sendiri. Apalagi beredarnya informasi, setiap anggota dewan bakal mendapatkan tunjangan DP mobil.
"Pimpinan dan anggota DPR seperti telah kehilangan hati nuraninya dan cenderung mengkhianati suara rakyat kecil dan kaum butuh," kata Said Iqbal, Kamis (9/4).
"Sekarang daya beli rakyat menurun, upah buruh tidak dibayar, dan terancam tidak mendapat THR 100 persen. Mereka tetap mendapat fasilitas berlimpah dan sekarang justru membahas regulasi yang sejak awal ditolak berbagai elemen masyarakat," lanjutnya.
Terakait pembahasan omnibus law yang jalan terus, Said Iqbal menduga, ada kekuatan modal yang memaksakan agar RUU Cipta Kerja segera disahkan.
"Sehingga DPR RI tidak lagi mau mendengarkan aspirasi rakyat kecil," tutupnya.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar sudah memberikan keterangan terkait fasilitas uang muka pembelian kendaraan pribadi bagi anggota dewan. Disebutkan, fasilitas itu ditunda, dan diklaim sudah dialihkan untuk kepentingan penanganan Covid-19.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kalangan buruh terus menyuarakan penolakan atas pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja yang masih dilakukan di DPR RI. 
BERITA TERKAIT: