Nasir Djamil: Mungkin Ada Menteri Trauma Kasus Century Jadi Bentengi Diri Dengan Perppu Corona

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil/Net

Komisi III DPR RI menyambut baik para tokoh dan pakar hukum tata negara yang berencana mengajukan permohonan uji materi atau Judicial Review (JR) terkait Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, rencana para tokoh hingga pakar tersebut dijamin oleh konstitusi untuk melakukan langkah hukum JR ke MK. Terlebih, poin gugatan berkaitan dengan potensi adanya kerugian keuangan negara.

"Lanjutkan. Kami hormati, setiap upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil patut kita apresiasi. Warga negara patut mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat dan keuangan negara," ucap Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (13/4).

Nasir Djamil mengurai, sejauh pengamatannya dalam Perppu 1/2020 itu banyak ditemukan pasal-pasal yang cenderung mengandung klausul "kebal hukum" bagi para penyelenggara negara.

Politisi PKS ini menduga keberadaan pasal yang cenderung menjaga penyelenggara negara dari "jeratan hukum” itu tidak lepas dari masa lalu. Tepatnya dalam kasus Bank Century. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pengambil kebijakan harus bolak-balik DPR untuk dicecar para dewan.

"Mungkin ada sebagian menteri yang trauma dengan kasus Bank Century, sehingga norma yang ada dalam perppu itu "membentengi" mereka jika di kemudian hari dipersoalkan secara hukum," sambungnya.

Selain itu, kata Nasir Djamil, unsur "kegentingan memaksa" yang harusnya melandasi penerbitan perppu tersebut juga tidak terpenuhi syaratnya. Karenanya, Perppu Corona itu berpotensi pada upaya penyalahgunaan wewenang dan dampaknya bagi rakyat banyak.

"Maka tidak tertutup kemungkinan ada pasal-pasal dalam perppu itu yang berimplikasi merugikan rakyat banyak. Karena itu yang paling adil menilainya adalah para hakim di MK," ujarnya.

"Semoga saja upaya hukum yang dilakukan sejumlah tokoh dan pakar itu berangkat dari keprihatinannya dengan kondisi pemerintahaan saat ini," demikian Nasir Djamil.

Sejumlah tokoh dan pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Tata Negara (Mahutama) berencana mengajukan uji materi ke MK terkait Perppu 1/2020.

Ketua Tim Hukum Judicial Review Perppu 1/2020, Syaiful Bakhri mengatakan, pihaknya masih terus melakukan kajian internal terkait Perppu 1/2020 itu. Pasalnya, perppu itu akan memiliki dampak ekonomi dan sosial tersendiri ditengah situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini.

"Kita mesti mengujinya, dalam proses pengujian itulah maka akan dilihat sebagai teori yang bisa dimanfaatkan dan memberikan karpet merah kepada hakim MK yang negarawan untuk juga bisa bersepakat atau tidak bersepakat," ujar rektor UMJ itu.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Menguat, Permintaan Dari Akar Rumput Agar Yenny Wahid Jadi Ketum PKB Gantikan Cak Imin
Politik

Menguat, Permintaan Dari Aka..

23 April 2021 05:20
Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nanggala 402
Politik

Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nang..

23 April 2021 04:21
Kucuran Rp 134 T Tak Cukup Pulihkan Ekonomi, Gde Siriana: Minimal Rakyat Dikasih Rp 300 T
Politik

Kucuran Rp 134 T Tak Cukup P..

23 April 2021 03:44
Dukung Paul Zhang Diadili, GAMKI: Pelaku Lain Juga Harus Ditindak
Politik

Dukung Paul Zhang Diadili, G..

23 April 2021 02:53
Targetkan 11 Kursi DPR Di 2024, Nasdem Jabar Gandeng Tokoh Hingga Selebgram
Politik

Targetkan 11 Kursi DPR Di 20..

23 April 2021 02:37
Kirab Obor Paskah, Anies: Jakarta Adalah Tempat Bertemunya Keberagaman
Politik

Kirab Obor Paskah, Anies: Ja..

23 April 2021 01:20
130 Juta Masyarakat Sulit Akses Perbankan, Ketua DPD RI: BI Harus Segera Buat Terobosan
Politik

130 Juta Masyarakat Sulit Ak..

23 April 2021 00:40
DPR Ungkap Nilai Kebudayaan Bisa Jadi 'Jamu' Efek Buruk Era Digital
Politik

DPR Ungkap Nilai Kebudayaan ..

23 April 2021 00:23