Zulhas Dukung Pelebaran Defisit 5 Persen Untuk Tangani Covid-19, Tapi...

Pelebaran defisit ini dilegislasi oleh Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan Covid-19.

Kebijakan ini pun didukung oleh Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, yang disampakannya dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Senin (13/4).

"Kami menyampaikan, kami mendukung defisit anggaran dari 3% dilahirkan Perppu menjadi 5% lebih. Tentu kami mendukung, kami apresiasi," tutur pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini memberikan sejumlah catatan terkait pelebaran defisit anggaran negara ini. Di mana dalam penggunaannya bisa dilakukan dalam kondisi berat. Untuk saat ini, kata Zulhas pemerintah masih bisa menggunakan realokasi anggaran dari dana desa dan juga lembaga negara lainnya.  

"Paling tidak yang realokasi anggaran, anggaran-anggaran yang direlaokasi semua dialokasikan untuk menghadapi Covid-19 ini. Ada anggaran pembangunan desa, ada anggaran masing-masing kementerian yang tidak pokok," ujar Zulhas.

"Kami juga di MPR telah dipotong, kalau tidak salah Rp 36 miliar, ditarik kembali untuk menghadapi virus Covid-19 ini," dia menambahkan.

Dengan memanfaatkan realokasi anggaran kementerian lembaga yang senilai Rp 62,3 triliun itu, pemerintah bisa memastikan kesejahteraan masyarakat dalam situasi krisis pandemik Covid-19.

"Jadi anggaran realokasi itu diutamakan untuk segera sampai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, yang terdampak, ada yang di-PHK, yang di rumah tidak bekerja. Agar bantuan segera bisa diterima oleh mereka," harap mantan Menteri Kehutanan ini.

"Dari mana? Dari realokasi. Kemudian anggaran defisit dari 3 persen menjadi 5 persen itu menjadi cadangan terakhir, kalau ini semakin berat, semakin tinggi resiko kita terdampak, itu baru kita pergunakan," tutupnya.