Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, dua aturan yang dimaksud ialah aturan Maklumat Kapolri dan aturan yang juga pernah disampaikan Presiden Jokowi sendiri.
"Dari kejadian ini kita membaca pikiran Jokowi masih kental dengan aroma politis, dan itu fatal karena melanggar dua hal, maklumat Polri dan imbauan Presiden sendiri yang nyatakan warga untuk tidak berkerumun," ucap Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/4).
Seharusnya kata Dedi, Presiden Jokowi lebih fokus untuk kerja seperti jargonnya saat kampanye pemilihan Presiden (Pilpres), khususnya menangani pandemik coronavirus disease 2019 (Covid-19).
"Agenda bagi sembako secara terbuka tentu sangat politis, Presiden harus benar-benar keluar dari upaya politis, fokus pada kerja pemerintah menangani kondisi ini," tegas Dedi.
Fokus kerja yang dimaksud Dedi ialah, Presiden Jokowi lebih bermanfaat memberikan bantuan melalui perangkat pemerintah daerah yang lebih tepat sasaran.
"Jika hendak mendistribusikan kebutuhan pokok warga, Presiden seharusnya gunakan jalur pemerintah, bisa melalui perangkat pemerintah daerah, agar bantuan sampai hingga ke rumah dan warga tidak perlu berkerumun," terang Dedi.
Namun demikian, pengajar Komunikasi Politik di Universitas Telkom ini pun menganggap Presiden Jokowi tidak suka dengan cara seperti itu. Lantaran membagikan sembako di jalan lebih dianggap Presiden Jokowi akan mendapatkan simpati politik.
"Tetapi cara ini tidak akan mendapatkan simpati politik. Dan mungkin Presiden kurang menyukainya," pungkas Dedi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pembagian sembako di jalan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dinilai kental dengan aroma politis yang fatal dilakukan lantaran melanggar dua aturan. 
BERITA TERKAIT: