PKS: Andi Taufan Tidak Cukup Minta Maaf, Tapi Harus Dipecat

Politisi PKS Nasir Djamil/Net

Presiden Joko Widodo didesak untuk berani tegas memecat staf khususnya, Andi Taufan Garuda Putra yang terindikasi melakukan maladministrasi.

Maladministrasi yang dimaksud adalah penerbitan surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatangani Andi Taufan dan ditujukan ke para camat di Indonesia.

Politisi PKS Nasir Djamil mengecam perbuatan Andi Taufan tersebut. Dia meminta presiden untuk memecat Andi jika terbukti benar melakukan maladministrasi.

“Pecat staf khusus dan proses secara hukum jika benar dia melakukan maladministrasi. Sebab dia telah memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan perusahaannya,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/4).

Andi Taufan memang telah meminta maaf ke publik dan menarik surat tersebut. Namun bagi Nasir Djamil hal itu tidak cukup.

Anggota Komisi III DPR ini ingin ada tindakan tegas dari Presiden Joko Widodo agar kesewenang-wenangan serupa tidak terulang.

“Enggak cukup minta maaf, tapi harus dipecat,” ujarnya.

Menurut Nasir Djamil, peristiwa ini harus jadi momentum untuk memecat semua staf khusus presiden yang sejak awal memang tidak memberi manfaat.

“Sekarang kan menjadi kenyataan. Seperti menggunting kain dalam lipatan, itu pepatah yang cocok untuk si Taufan itu,” paparnya.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie telah membeberkan empat alasan surat dari Andi Taufan terindikasi maladministrasi. Di antaranya, tidak ada kewenangan bagi stafsus menerbitkan surat keluar dan apa yang dilakukan Andi Taufan telah melampaui kewenangan.

Selain itu, ada juga potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang dimaksud oleh staf khusus tersebut dalam surat kepada camat, adalah perusahaan di mana staf khusus itu juga mempunyai peran di sana.

Terakhir, mengenai izin dari Seskab tentang penggunaan kop untuk membuat surat ke camat.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26
Pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta Temui Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Usai Tegur Mumtaz Rais
Politik

Pihak Polres Bandara Soekarn..

15 Agustus 2020 03:50
Maman Imanulhaq: HUT Ke 75 Indonesia, Momentum Tunjukkan Jatidiri Bangsa Disiplin
Politik

Maman Imanulhaq: HUT Ke 75 I..

15 Agustus 2020 03:23
Berperan Raih Kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah Minta Tokohnya Digelari Pahlawan Nasional
Politik

Berperan Raih Kemerdekaan In..

15 Agustus 2020 02:51
Sekjen JMSI Bertemu Ketua Forum Kadis Kominfo Bahas Regulasi Perusahaan Pers
Politik

Sekjen JMSI Bertemu Ketua Fo..

15 Agustus 2020 02:24
Jokowi Memastikan Omnibus Law Jadi Instrumen Percepatan Pemulihan Ekonomi
Politik

Jokowi Memastikan Omnibus La..

15 Agustus 2020 01:51
Mumtaz Rais Marah Akibat Ditegur Pimpinan KPK, Garuda Indonesia Ucapkan Terimakasih
Politik

Mumtaz Rais Marah Akibat Dit..

15 Agustus 2020 01:21
Perbandingan Gusdur Dengan Jokowi, Adhie Massardi: Gus Dur Tidak Berhitung 100 Hari Kerja, Tapi Langsung Bertindak
Politik

Perbandingan Gusdur Dengan J..

15 Agustus 2020 00:27