Ketua MKD DPR: Stafsus Presiden Jokowi Offsidenya Sudah Keterlaluan

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Aboe Bakar Alhabsy/Net

Tindakan yang dilakukan Staf Khusus Presiden Joko Widodo Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra dinilai sudah keterlaluan dan melebihi batas kewenangan yang dimiliki.

Terlebih, tindakan surat-menyurat yang dilakukan Andi Taufan kepada seluruh camat di Indonesia menggunakan kop surat milik Sekretariat Kabinet (Setkab). Hal itu adalah domain presiden sebagai kepala negara.

Begitu disampaikan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Aboe Bakar Alhabsy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/4).

"Saya melihat langkah yang dilakukan Andi Taufan Garuda Putra sudah offside. Presiden perlu menegur dan meluruskan cara kerja stafnya yang offside karena melampaui kewenangan yang dimiliki," tegas Aboe Bakar Alhabsy.

Dia mengatakan, dalam Pasal 18 Perpres 39 Tahun 2018, staf khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah.

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS ini menilai, pembuatan surat dengan kop Setkab kepada camat di seluruh Indonesia dan meminta dukungan kerja sama relawan desa PT Amartha yang notabene perusahaan milik pribadi Andi Taufan sudah kelewat batas.

"Tentunya tindakan tersebut melampaui kewenangan yang dimiliki oleh seorang staf khusus. Di sisi lain ada pontensi konflik kepentingan, karena staf khusus tersebut memiliki peran dalam perusahaan yang dimaksud dalam surat tersebut," tuturnya.

Seorang stafsus, kata Aboe Bakar, tidak memiliki kewenangan administratif menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet. Sama halnya seperti tenaga ahli DPR tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kop surat anggota DPR.

"Karenanya, jika seorang staf khusus menggunakan kop surat instansi pemerintah tentunya akan menyalahi Perpres ini. Apalagi jika yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan camat, yang ini adalah bagian dari tugas pemerintah," jelasnya.

"Kita harus menyelenggarakan dengan baik dan benar, utamanya harus patuh pada prinsip-prinsip good governance," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Ekonomi Indonesia Minus 5,32 Persen, Erick Thohir: Negara Lain Lebih Parah, Kita Enggak Usah Debat
Politik

Ekonomi Indonesia Minus 5,32..

15 Agustus 2020 12:03
Pidato Jokowi Soal Penanggulangan Covid-19 Harus Direalisasikan, Jangan Cuma Retorika
Politik

Pidato Jokowi Soal Penanggul..

15 Agustus 2020 11:56
HUT RI Momentum Yang Tepat Reshuffle, Pengamat: Cari Menteri Yang Bisa Bekerja Kayak Jagoan
Politik

HUT RI Momentum Yang Tepat R..

15 Agustus 2020 10:17
RR: Potensi Ekonomi Jateng Tinggi, Tapi Gubernurnya Sibuk Main Tik Tok
Politik

RR: Potensi Ekonomi Jateng T..

15 Agustus 2020 09:50
Pidato Sidang Tahunan, Jokowi Disayangkan Tidak Singgung Pendidikan Di Era Corona
Politik

Pidato Sidang Tahunan, Jokow..

15 Agustus 2020 09:27
Sukses Di Gojek Tapi Tidak Di Kemendikbud, Pengamat: Nadiem Makarim Harus Direshuffle!
Politik

Sukses Di Gojek Tapi Tidak D..

15 Agustus 2020 08:59
Cuma Bikin Kisruh, Mas Menteri Nadiem Makarim Sudah Saatnya Dicopot
Politik

Cuma Bikin Kisruh, Mas Mente..

15 Agustus 2020 08:18
Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26