Anggaran Kartu Prakerja Naik Jadi 20 T, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Bancakan Pejabat

Ilustrasi/Net

Anggaran tambahan untuk Kartu Prakerja yang digelontorkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi dari pandemik virus corona (Covid-19) harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran.

Sebab, dana puluhan triliun yang digelontorkan oleh pemerintah itu merupakan uang rakyat, dan sejatinya harus kembali kepada rakyat dengan efektif.  

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (15/4).

"Jangan sampai anggaran untuk kartu prakerja jadi bancakan. Itu uang rakyat, jadi buat rakyat," kata Ujang Komarudin.

Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran tambahan untuk penggunaan kartu Prakerja dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran ini termasuk paket kebijakan Kartu Prakerja seperti pendampingan pelatihan hingga uang bulanan yang akan didapatkan masyarakat.

"Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun jadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang," kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers secara virtual, Selasa lalu (31/3).

Pernyataan Jokowi itu langsung dikritisi Ketua DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Dia meminta masyarakat turut mengawal dan memastikan puluhan triliun duit rakyat itu bisa tepat sasaran. Pasalnya, berdasarkan asumsi sementara dia, tanpa harus mengeluarkan Rp 20 triliun dirasa cukup.

"Biaya pelatihan online (kartu) prakerja Rp 1 juta. Kalikan Rp 100 ribu peserta pelatihan = Rp 100 Miliar. Target peserta: 5 juta orang = Rp 5 triliun," urainya dalam cuitan akun Twitter pribadinya pada Senin kemarin (13/4).

"Berapa didapat setiap rakyat peserta pelatihan? Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan. Tanya: penyelenggara dapat berapa?" sindirnya.

Terkait hal itu, Ujang Komarudin yang juga pengamat politik lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia menilai asumsi Rachland Nashidik itu cukup masuk akal. Meskipun, harus didukung dengan data yang valid lagi sebagai pelengkap.

"Jangan dikorupsi. Uang rakyat bukan untuk bancakan pejabat," tegasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Saran Agar AHY Temui Joe Biden Disambut Baik Partai Demokrat
Politik

Saran Agar AHY Temui Joe Bid..

26 Januari 2021 07:58
PSBB DKI Diperpanjang, Operasional Bus Transjakarta Bertambah Hingga Pukul 21.00
Politik

PSBB DKI Diperpanjang, Opera..

26 Januari 2021 07:29
Urgensi KPU Tangsel Buka Kotak Suara Dipertanyakan Kubu Benyamin-Pilar
Politik

Urgensi KPU Tangsel Buka Kot..

26 Januari 2021 05:32
Tolak Gerakan Wakaf Uang, Tengku Zulkarnain: Satu Rupiah Pun Tidak Mau Ikut, Takut Dimalingin
Politik

Tolak Gerakan Wakaf Uang, Te..

26 Januari 2021 04:36
Demokrat: Yang Menakutkan Bukan Suara Ambulans Covid-19 Atau Peramal Mbak You, Tapi Suara Rakyat
Politik

Demokrat: Yang Menakutkan Bu..

26 Januari 2021 04:18
KY Kehilangan Gigi, Benny K Harman: Mereka Tak Paham Tujuan
Politik

KY Kehilangan Gigi, Benny K ..

26 Januari 2021 03:46
Kawal Kasus Ambroncius, Habiburokhman: Saya Sedih, Semoga Bung Pigai Dapat Keadilan
Politik

Kawal Kasus Ambroncius, Habi..

26 Januari 2021 02:41
Diumumkan Di Paripurna, Gibran-Teguh Tunggu Dilantik Ganjar
Politik

Diumumkan Di Paripurna, Gibr..

26 Januari 2021 02:29