Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengusulkan model dukungan gaji atau
income support yang bisa diterapkan sebagai upaya mencegah gelombang PHK.
Eddy menjelaskan dukungan gaji dari negara itu adalah kebijakan pemerintah untuk membantu pembayaran sebagian gaji karyawan dan mencegah terjadinya PHK.
"Kebijakan ini memang tidak lazim, namun kondisi perekonomian dunia juga dilanda krisis global, sehingga negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Amerika Serikat menerapkan kebijakan
income support ini," kata Eddy di diskusi virtual Media Center DPP PAN, Jum'at, (17/4)
Eddy berpandangan bahwa kenaikan angka PHK sangat cepat. Bahkan, gelombang PHK terjadi di sektor formal maupun informal yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
"Dampak PHK menimbulkan masalah sosial dan membebani APBN, belum lagi arus pekerja yang kembali ke kampung halaman akan menjadi tambahan beban bagi daerah," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR ini
Dia menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat seperti belakangan ini, keputusan yang cepat dan tepat sasaran ditunggu oleh dunia usaha, baik sektor industri maupun UMKM.
"Pernyataan Menaker bahwa sudah ada 1,5 juta pekerja yang dirumahkan dan 10 persen di antaranya terkena PHK adalah fakta yang sangat mengkhawatirkan," ujarnya.
Eddy meminta pemerintah tidak terlambat mengambil kebijakan mencegah gelombang PHK. Pasalnya, jika PHK terus terjadi maka goncangan ekonomi nasional akan semakin kencang.
“Jangan sampai kita terlambat dan salah menentukan kebijakan, karena kegagalan menangani gelombang PHK akan mengakibatkan dunia usaha pailit dan naiknya kredit macet di bank," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: