Evi Novida Ginting Minta PTUN Batalkan Keputusan Presiden

Evi Novida Ginting/Net

Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting, melanjutkan keberatannya atas Keputusan Presiden (Keppres) 34/P 2020 mengenai pemecatan secara tidak hormat terhadap dirinya.

Sikap keberatannya diwujudkan dalam bentuk gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saya bersama 7 (tujuh) orang kuasa hukum yang menamakan diri 'Tim Advokasi Penegak Kehormatan Penyelenggara Pemilu', mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta," ujar Evi Novida Ginting dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (18/4).

Pendaftaran gugatan tersebut, dijelaskan mantan anggota KPU Kota Medan ini, dilakukan pada Jumat kemarin (17/4). Dalam gugatan tersebut, dia meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Keppres 34/P2020 yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 2020 silam.

Selain itu, Evi Novida Ginting juga meminta PTUN memutuskan, mewajibkan Presiden mencabut Keppresnya, dan mewajibkan Presiden untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukannya sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022.  

"Saya meminta PTUN membatalkan Keputusan Presiden karena keputusan tersebut didasarkan pada Putusan DKPP 317/2019, yang mengandung kekurangan yuridis essential yang sempurna dan bertabur cacat yuridis, yang tidak bisa ditoleransi dari segi apapun," ungkapnya.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34