"Efektivitas PSBB sepertinya sulit dicapai jika pemerintah pusat masih saja bersikap kontra terhadap sejumlah inisiatif kepala daerah. Misalnya, usulan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat agar Kementerian Perhubungan menghentikan operasional KRL Commuter Line di Jabodetabek selama 14 hari, ditolak oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan tanpa diskusi yang mendalam. Menurut saya, respon tersebut sangat memprihatinkan," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4).
Fadli Zon sepakat dengan penyataan pihak Pemkab Bogor yang menyebut KRL menjadi ajang penularan dan sejumlah pasien positif virus corona di wilayah Bogor tertular dari KRL
"Penyebaran COVID-19 ini kan dari manusia ke manusia. Tanpa pembatasan aktivitas orang, kita tak akan bisa memutus rantai penularannya. Dan KRL adalah salah satu rantai penting penularan virus tersebut," tekan Fadli.
Fadli meyakini yang dibutuhkan saat ini adalah karantina wilayah, tetapi keterbatasan dana membuat pemerintah memilik PSBB.
"Yang dibutuhkan kan sebenarnya karantina wilayah, bukan PSBB. Namun, karena pemerintah pusat tak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama periode karantina wilayah, akhirnya yang dipilih adalah kebijakan PSBB," ujar Fadli.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: