Ketua PBNU: Banyak Mudarat, Hentikan Program Kartu Prakerja

Aizzudin Abdurrahman/Net

Program baru pemerintah Kartu Prakerja dikritik oleh sejumlah pihak lantaran dinilai tidak tepat sasaran. Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 20 triliun, yang Rp 5,6 triliun di antaranya diperuntukkan bagi pelatihan daring.

Skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan berbasis daring untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dianggap salah kaprah di masa pandemik virus corona (Covid-19).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz meminta program ini harus segera dihentikan untuk dikaji ulang.

"Program Kartu Prakerja ini menjadi madarat dan subhat di tangan orang-orang yang tidak tepat, mumpung belum terlalu jauh, harus dihentikan untuk ditata ulang lagi. Sangat mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Apalagi dikelola secara arogan dan keminter," ucapnya, Senin (20/4).

Secara teknis, Gus Aiz melanjutkan, apa yang dirancang dan digarap oleh tim Kartu Prakerja tidak beda dengan startup yang lain, unicorn, decacorn dan sejenisnya.

Mengolah profile pengguna, memanfaatkan algortihm dan membuat role agent, antara penjual dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa. Ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di negara ini.

"Program ini penuh conflict interrest yang menelan biaya rakyat puluhan trilliun, dan hanya berputar di segelintir orang, sedangkan masyarakat Indonesia hanya dijadikan user, penerima pra kerja di jadikan objek. Jika program ini diteruskan dan semakin tidak terkendali, kedepan dapat dipastikan, masyarakat Indonesia bekerja secara mekanik, yang di kontrol oleh mereka," ujar Gus Aiz.

"Suudzon saya, tim Kartu Prakerja ini hanya mengejar value dari bisnis teknologi saja, belum lagi ke depan akan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jadi masyarakat harus mengawasi secara cermat," cetus cucu pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari ini menambahkan.

"Ini sama halnya membayar orang untuk menjadi bodoh. Seharusnya ada upaya yang lebih beradab, kemanusian harus selalu hadir mengontrol kemajuan  teknologi, bukan sebaliknya. Apalagi hanya dikendalikan oleh segelintir orang," sambungnya lagi.

Pada situasi pendemik Covid-19 ini, kesulitan masyarakat semakin bertambah karena adanya segelintir oknum yang tidak memiliki tanggung jawab dan rasa kemanusiaan.

"Menghadapi beratnya situasi di tengah pendemik Covid-19 akan hanya semakin menjadi musibah karena ulah-ulah segelintir orang khususnya para pemimpin pengambil kebijakan yang tidak memiliki tanggung jawab atas rakyat dan kemanusiaan," tutup Gus Aiz.

Kolom Komentar


Video

Puting Beliung Gegerkan Wonogiri!

Rabu, 20 Januari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Membaca Bencana Lewat Politik

Kamis, 21 Januari 2021
Video

Bincang Sehat • Vaksin Covid-19 Pada Lansia

Jumat, 22 Januari 2021

Artikel Lainnya

Pemuda Muhammadiyah: Gaya Ali Lubis Gerindra Kritik Anies Baswedan Tidak Beretika
Politik

Pemuda Muhammadiyah: Gaya Al..

24 Januari 2021 13:59
Menko Mahfud: Kalau Tidak Suka Dengan Statement Orang Jangan Hina Pakai Gambar Hewan
Politik

Menko Mahfud: Kalau Tidak Su..

24 Januari 2021 13:26
Keputusan PSU Dari MK Dikhawatirkan Berdampak Pada Sebaran Wabah
Politik

Keputusan PSU Dari MK Dikhaw..

24 Januari 2021 12:54
3 Alasan Bagi Indonesia Memprotes UU China Yang Bolehkan Penjaga Pantai Tembak Kapal Asing
Politik

3 Alasan Bagi Indonesia Memp..

24 Januari 2021 12:25
Kecam Aksi Ambroncius, Relawan Jokowi: Ini Tidak Beradab Dan Bisa Mengundang Perpecahan
Politik

Kecam Aksi Ambroncius, Relaw..

24 Januari 2021 11:58
Temuan PPATK Tanda FPI Dapat Kepercayaan Dunia
Politik

Temuan PPATK Tanda FPI Dapat..

24 Januari 2021 11:40
Jadi Calon Tunggal, Azis Syamsuddin Resmi Terpilih Ketua Umum Ika Usakti
Politik

Jadi Calon Tunggal, Azis Sya..

24 Januari 2021 11:19
Rizal Ramli: Pemimpin Yang Kehilangan Kepercayaan Sulit Bawa Bangsanya Keluar Dari Krisis
Politik

Rizal Ramli: Pemimpin Yang K..

24 Januari 2021 10:58