PDIP Anggap Wajar Pergunjingan Mengenai Perppu Corona

“Itu penilaian objektif dan subjektif sebut oligarki. Siapa yang disebut oligarki, itu ruang penafsirannya bisa berbeda,” kata politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/4)

Menurutnya, hal yang wajar jika ada pergunjingan mengenai Perppu 1/2020. Terlebih perppu itu lahir di saat wabah Covid-19 melanda Indonesia.

Nantinya, parpol dan fraksi mendalaminya setelah perppu keluar dan efektif dengan pikiran positif-konstruktif.

"Partai-partai pendukung tentu melakukan kajian terhadap pasal-pasal yang ada, mengantisipasi konsekuensi yuridisnya, dan tentu melalui fraksi-fraksi mengawasi pelaksanaannya,” jelasnya.

Pihak PDI Perjuangan sendiri belum dapat menentukan sikap mengenai Perppu 1/2020 tersebut dan masih mencermati isi pasal di dalamnya dengan membentuk sebuah tim.

“Nanti pandangan dari anggota fraksi akan kami perhatikan, pandangan Pak Masinton, pandangan saya. Sebelum nanti ketum partai akan memutuskan soal perppu itu,” katanya.

Di Komisi XI sendiri nantinya akan membahas secara rinci mengenai Perppu 1/2020 dari aspek APBN. Tapi pembahasan tersebut akan dimulai pada masa sidang selanjutnya usai reses Juni mendatang.