Haji Lulung Nilai Permen 8/2020 Bertentangan Dengan Perpres

Haji Lulung/Net

Kondisi ekonomi yang tengah memburuk akibat wabah Covid-19 menjadi alasan anggota Komisi VII DPR Abraham Lunggana mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mencabut dan mengevaluasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM 8/2020.

Permen ini berisi tentang tata cara penerapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri.

Haji Lulung, sapaan akrabnya, juga menilai bahwa peraturan itu berseberangan dengan Perpres 40/2016.

"Bagaimana mungkin di Perpres 40 menyebut harga 6 dolar AS per MMBTU di tingkat hulu, tapi di Permen ESDM harga itu di plant gate. Saya minta Permen 8/2020 ini ditunda dulu atau dicabut," tegasnya kepada wartawan, Jumat (24/4).

Menurut politisi PAN itu, jika permen tetap dijalankan, maka BUMN minyak dan gas akan merugi. Ini lantaran  BUMN migas akan sulit mendapatkan margin yang wajar saar harga gas bumi sedang rendah. Sehingga akan berdampak terhadap pendapatan yang menurun.

Lebih lanjut dia mengingatkan kepada pada jajaran direksi Pertamina dan PGN bahwa mereka akan dituntut tanggung jawab jika tetap menjalankan permen yang membuat perusahaan merugi.

ÔÇťApakah direksi Pertamina dan PGN sudah menjelaskan kekeliruan ini ke menteri ESDM," tanyanya.

Kolom Komentar


Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Farah Zoomtalk Spesial Ramadhan • Bincang Buku Rahasia Kesehatan Rasulullah

Minggu, 09 Mei 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Mengenal Tradisi Ramadhan Di Uzbekistan

Senin, 10 Mei 2021

Artikel Lainnya

Said Abdullah Ingatkan Kebijakan Fiskal Harus Beri Dampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi
Politik

Said Abdullah Ingatkan Kebij..

10 Mei 2021 12:12
Kebiadaban Israel Sudah Di Luar Nalar, Fahira Idris: Setara Teroris
Politik

Kebiadaban Israel Sudah Di L..

10 Mei 2021 11:23
Pegawai KPK Dengan Keahlian Tertentu Bisa Direkrut Lewat PPPK
Politik

Pegawai KPK Dengan Keahlian ..

10 Mei 2021 11:14
Diduga Terjaring OTT KPK, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Punya Harta Rp 116 M
Politik

Diduga Terjaring OTT KPK, Bu..

10 Mei 2021 10:56
Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau Warga Sendiri Dibatasi, Tapi Asing Tidak
Politik

Arsul Sani: Jadi Aneh Kalau ..

10 Mei 2021 10:47
TKA China Kembali Masuk Indonesia, Bukti Pemerintah Tak Serius Kendalikan Pandemi Covid-19
Politik

TKA China Kembali Masuk Indo..

10 Mei 2021 10:43
Polemik TWK, Mantan Ketua KSAN Usulkan Seleksi Ulang Bagi 75 Pegawai KPK
Politik

Polemik TWK, Mantan Ketua KS..

10 Mei 2021 10:27
ProDEM: Kebijakan Diskriminatif Jokowi Yang Selalu Berpihak Pada China Bisa Timbulkan Kemarahan Rakyat
Politik

ProDEM: Kebijakan Diskrimina..

10 Mei 2021 10:12