Iwan Sumule: Belva Dan Taufan Sudah Mundur, Presiden Masih Ora Mudeng Pangkalnya Di Mana?

Ketua ProDEM Iwan Sumule/Net

Dua Staf Khusus Presiden Joko Widodo telah menyatakan mundur dari jabatannya. Pertama, Adamas Belva Syah Devara yang mundur setelah keikutsertaan perusahaannya, Ruangguru dalam Program Kartu Prakerja disorot.

Belva Devara dianggap melanggar etika conflict of interest dan melakukan abuse of power.

Pada hari ini, Jumat (24/4), giliran Andi Taufan Garuda Putra yang mengundurkan diri. Pengunduran diri itu juga tidak lepas dari sorotan publik atas ulah Andi Taufan membuat surat berkop Sekretariat Kabinet ke camat se-Indonesia.

Surat itu bertujuan untuk menitipkan perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintech dalam giat relawan desa atasi Covid-19. Selain diduga menyalahgunakan wewenang, Andi Taufan juga diduga melakukan maladministrasi karena menerbitkan surat dengan menggunakan kop Setkab.

Pengunduran diri Andi Taufan ini pun mendapat apresiasi tinggi dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM).

“ProDEM pun apresiasi mundurnya stafsus Andi Taufan,” ujar Ketua ProDEM Iwan Sumule kepada redaksi, sesaat lalu.

Terlepas dari apresiasi itu, Iwan Sumule menilai bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya bisa memetik pelajaran dari mundurnya dua stafsus tersebut. Pelajaran yang dimaksud adalah mengenai siapa yang menjadi pangkal masalah harus mundur.

“Belva dan Taufan sudah mundur, presiden masih ora mudeng pangkalnya di mana? Pangkal masalah ada pada presiden yang angkat stafsus dan beri kekuasaan,” tekannya.

Dia lantas mengurai proyek aplikator Kartu Prakerja yang dianggarkan mencapai Rp 5,6 triliun akan menjadi pangkal masalah. Ini lantaran mitra dipilih bukan melalui tender, melainkan sebatas proses verifikasi yang diduga kental dengan motif penunjukan langsung pada Maret lalu.

Setidaknya ada 8 platform digital yang sudah dipilih, termasuk Ruangguru. Berdasarkan itungan dari peneliti Indef Nailul Huda, penyedia pelatihan itu bisa meraup untung hingga Rp 475 miliar per platform.

Iwan Sumule meyakini penunjukan langsung itu bermasalah dan akan menjadi sumber masalah di kemudian hari.

“Tunjuk langsung proyek Rp 5,6 triliun itu sumber masalah. Iya nggak sih?” tutur ketua DPP Partai Gerindra itu mengakhiri.

Kolom Komentar


Video

BREAKING NEWS: Pasar Cepogo Boyolali Terbakar

Kamis, 17 September 2020
Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020

Artikel Lainnya

Andre Rosiade: Koar-koar Ahok Hambat Investor Masuk, Baiknya Dicopot Saja
Politik

Andre Rosiade: Koar-koar Aho..

21 September 2020 00:33
Menurut Pimpinan Komisi IV DPR, Banyak Orang Berilmu Tapi Tidak Percaya Corona
Politik

Menurut Pimpinan Komisi IV D..

21 September 2020 00:07
Hadiri Pertemuan G20, Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Adalah Wake Up Call Pentingnya Investasi
Politik

Hadiri Pertemuan G20, Sri Mu..

20 September 2020 23:40
Ridwan Kamil: Melawan Covid-19 Itu Seperti Perang, Semua Harus Bela Negara
Politik

Ridwan Kamil: Melawan Covid-..

20 September 2020 23:20
Komisi II DPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu Penegakan Disiplin Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19
Politik

Komisi II DPR Minta Pemerint..

20 September 2020 22:45
Tito Karnavian: Sudah Beberapa Kali Tes, Alhamdulillah Negatif Covid-19
Politik

Tito Karnavian: Sudah Bebera..

20 September 2020 21:52
Sasmito: Keputusan Sri Mulyani Cekal Bambang Trihatmodjo Hanya Pengalihan Isu
Politik

Sasmito: Keputusan Sri Mulya..

20 September 2020 21:22
Giliran Gatot Nurmantyo Minta Pemerintah Tunda Pilkada Di Masa Pandemik
Politik

Giliran Gatot Nurmantyo Mint..

20 September 2020 20:55