Keluarkan Surat Edaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Tidak Alihkan Dana Pilkada

Surat tersebut sebagai tindaklanjut hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, 14 April 2020, yang salah satunya menyepakati Pilkada 2020 disepakati digelar Desember atau diundur tiga bulan.

“Sambil menunggu tindak lanjut kebijakan penundaan tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Kota yang telah menganggarkan pendanaan hibah kegiatan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada APBD TA 2020 tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lainnya,"  bunyi salah satu poin dalam surat Mendagri, Sabtu (25/4).

Tito pun meminta pendanaan tersebut tetap dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan tidak melakukan pencairan dana sesuai tahap dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kecuali sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III 2020 tanggal 21 Maret 2020

Dalam surat tersebut juga mengatur jika dana tersebut sudah dicairkan sesuai NPHD yang diperuntukan bagi KPU, Bawaslu Provinsi dan Kota, serta pengamanan seperti Polri, TNI, kemudian program dan kegiatan perangkat daerah, terkait kebutuhan Pilkada, maka diminta tak ada kegiatan pencairan dana untuk berikutnya, sampai adanya putusan.

Mendagri Tito pun meminta dana yang masih ada disimpan, dan selanjutnya menunggu keputusan pencabutan penundaan Pilkada.