Perpres Kemudahan Impor Terbit, Mafia Impor Makin Merajalela?

Anggota Komisi VI Fraksi PKS, Amin Ak/Istimewa

Istilah mafia impor ramai diperbincangkan usai Menteri BUMN menyebutkan ada praktik kotor dalam impor alat kesehatan (alkes). Jumlah impor alkes disebut mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Belum habis perbincangan mafia impor, pemerintah justru mengeluarkan Perpres 58/2020 yang berisi penyederhanaan dan kemudahan izin impor.

Dalam perpres tersebut, persyaratan teknis untuk izin impor dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu. Yakni kebutuhan mendesak, terbatasnya pasokan, dan terganggunya distribusi.

Menurut anggota Komisi VI Fraksi PKS, Amin Ak, hal ini menjadi persoalan baru. Lantaran penetapan keadaan tertentu tersebut dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri, bisa Dirjen atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi. Hal ini tertuang dalam pasal 4 ayat 2 Perpres tersebut.

"Artinya, presiden bisa 'cuci tangan' saat impor besar-besaran terjadi dan ini boleh dilakukan tanpa izin persyaratan teknis, sehingga bisa sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri," kritik Amin Ak dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4).

Ia menjelaskan, keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 yang membolehkan impor tanpa persyaratan teknis juga tidak detail.

"Misalnya saat harga melebihi tingkat kewajaran. Di sini tidak dijelaskan patokan angka atau presentasenya," jelasnya.

Hal lain yang masih jadi tanda tanya juga mengenai 'terganggunya distribusi dan kurangnya pasokan'. Hal ini dinilai dapat membuka peluang pelaku usaha oligopoli yang berfungsi sebagai price maker, dapat menahan supply dan mengontrol distribusi lalu bermitra dengan mafia impor.

"Isi Pasal 5 ayat 3 ini jelas-jelas adalah pasal karet," tegasnya.

Selain itu, Pasal 4 dan 5 juga dianggap Amin Ak menabrak ketentuan yang tertuang dalam UU 7/2014 tentang Perdagangan. Di mana perizinan impor dilakukan oleh Menteri Perdagangan (pasal 49 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 UU 7/2014).

Ia melanjutkan, beberapa pasal lain di Perpres ini masih terdapat masalah. Seperti Pasal 6 yang berpotensi tumpang tindih kewenangan, hingga Pasal 8 yang seakan-akan memperlakukan barang impor sebagai raja.

"Perpres ini sangat membahayakan bagi produk-produk lokal bangsa Indonesia karena barang impor akan semakin membanjiri Indonesia," tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Demo Terus Berlanjut, Haris Rusly: Gerakan Mahasiswa Mengkristal, Konsolidasi Dipusatkan Di Kampus-kampus
Politik

Demo Terus Berlanjut, Haris ..

28 Oktober 2020 12:15
Jika Terpilih Jadi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan Akan Gratiskan Seragam Sekolah
Politik

Jika Terpilih Jadi Gubernur ..

28 Oktober 2020 11:57
Ragu November Vaksinasi Massal, Saleh Daulay: Barangnya Tidak Ada, Mau Disuntikkan Apa?
Politik

Ragu November Vaksinasi Mass..

28 Oktober 2020 11:41
Kehadiran UU Cipta Kerja Justru Mempermudah Proses Perizinan Usaha
Politik

Kehadiran UU Cipta Kerja Jus..

28 Oktober 2020 10:59
Saleh Daulay: Siapa Penanggung Jawab Vaksin, Erick, Terawan Atau Luhut?
Politik

Saleh Daulay: Siapa Penanggu..

28 Oktober 2020 10:58
Waketum PAN Desak Presiden Macron Cabut Pernyataan Dan Minta Maaf
Politik

Waketum PAN Desak Presiden M..

28 Oktober 2020 10:45
Anies Baswedan: Libur Panjang Memang Menggoda, Tapi Jangan Sia-siakan Upaya Kita Bersama
Politik

Anies Baswedan: Libur Panjan..

28 Oktober 2020 10:19
PP IPHI Ajak Puluhan Juta Alumni Dan Calon Haji Boikot Produk Prancis
Politik

PP IPHI Ajak Puluhan Juta Al..

28 Oktober 2020 09:58