Kesal Aturan Menteri Berubah-ubah, Bupati Boltim: Kami Bingung Semua Serba Terdesak

Potongan video bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar/Net

Raut wajah penuh kekesalan ditampilkan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar dalam sebuah video berdurasi 2.06 menit yang beredar di media sosial, Minggu (26/4).

Duduk di atas kursi plastik warna merah dan di hadapan sejumlah orang, Sehan Landjar meluapkan kekesalannya dengan aturan dari para pembantu Presiden Joko Widodo yang terus berubah-ubah dalam menanggapi wabah Covid-19.

“Menteri-menteri itu berlagak tidak salah main ubah aturan yang bikin kita pusing,” ujar Sehan Landjar mengawali luapan amarahnya.

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya menjalankan koordinasi yang bagus dalam menghadapi pagebluk semacam ini. Jika bingung, sambungnya, maka pemerintah pusat bisa beri mandat penuh pada pemerintah daerah dengan memperketat pengawasan dari aparat penegak hukum

“Beri saja kewenangan kita, diawasi KPK, polisi, kejaksaan kita akan libatkan semua. Tapi jangan (aturan) diubah-ubah bikin bingung,” tegasnya.

Sehar Landjar mengurai bahwa kini banyak daerah yang mengalami keterlambatan dalam antisipasi Covid-19. Ini lantaran mereka bingung dalam mengubah APBD dan peruntukan dana desa.

“Kita jadi bingung, sekarang memasuki bulan Ramadhan, kita bingung, semua serba terdesak,” tekannya dengan nada meninggi.

Salah satu yang disoroti adalah mengenai aturan dana desa. Di mana Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) meminta agar dana desa tidak untuk dibelanjakan sembako.

Lalu kemudian surat dari Menteri Dalam Negeri mengharuskan daerah melakukan antisipasi dampak dari Covid-19 dan bencana alam dari dana desa.

“(Lalu) Mendes turun surat atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT, standarnya Rp 600 ribu, Boltim ada 4.700 KK lebih,” ujarnya.

“Nah bagaimana dengan surat dari Mensos, yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT. Gila PKH dari Rp 50 ribu sampai Rp 200 ribu per PKH,” sambung Sehan Landjar.

Menurutnya, aturan itu merupakan cara berpikir menteri yang tidak adil. Dia pun akhirnya berinisiatif mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus dapat.

“Aparat desa juga harus mendapatkan,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Edhy Prabowo Ditangkap KKP, Demokrat: Sejak Awal Kami Ingatkan Hati-hati Dengan Ekspor Benur
Politik

Edhy Prabowo Ditangkap KKP, ..

25 November 2020 12:42
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo Subianto Lewat Ketua Harian Partai Gerindra
Politik

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, ..

25 November 2020 12:41
Sebagai Sesama Kader Gerindra, Wagub DKI Prihatin Penangkapan Edhy Prabowo
Politik

Sebagai Sesama Kader Gerindr..

25 November 2020 12:38
Menteri KKP Diciduk KPK, Politikus PPP: Jangan Langsung Dihakimi Pasti Bersalah
Politik

Menteri KKP Diciduk KPK, Pol..

25 November 2020 12:21
Ketua Harian Partai Gerindra: Kami Belum Bisa Berkomentar, Tunggu Informasi Valid Dari KPK
Politik

Ketua Harian Partai Gerindra..

25 November 2020 12:18
Penangkapan Edhy Prabowo Mengingatkan Kisah Luthfi Hasan Dan PKS Di Masa SBY
Politik

Penangkapan Edhy Prabowo Men..

25 November 2020 12:12
Edhy Prabowo Ditangkap, Kembalikan Bu Susi!
Politik

Edhy Prabowo Ditangkap, Kemb..

25 November 2020 11:55
Sebut Nama Kabareskrim Di Persidangan, Kok Saat Diperiksa Propam Polri Napoleon Mingkem?
Politik

Sebut Nama Kabareskrim Di Pe..

25 November 2020 11:52