Berharap UMKM Kembali Pulih, Jokowi Minta Kementerian Dan Pemda Jadi Penyangga

"UMKM yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan dari dampak Covid-19, kita harus memastikan mereka ini masuk sebagai bagian penerima dari bansos," ujar kepala negara dala rapat terbatas yang digelar secara virtual dari Istana Bogor, Rabu (29/4).

"Baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, maupun pembebasan dan atau pengurangan tarif listrik, dan Kartu Prakerja," sambungnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program insentif perpajakan bagi pelaku UMKM yang omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Disini, pemerintah telah menurunkan tarif PPH Final bagi UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode 6 bulan, dimulai dari April sampai September 2020.

Kemudian, ada pula program relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, dengan berbagai skema program. Yakni diantaranya berupa penundaan angsuran dan subsisdi bunga penerima KUR, Kredit Ultra Mikro, UMI, dan PNM Mekar yang jumlahnya 6,4 juta debitur. Serta di Pegadaian juga ada 10,6 juta debitur.

Meski begitu, Jokowi meminta kepada jajarannya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjadi penyangga ekonomi UMKM, selama masa pemulihan ekonomi selama masa pandemi corona.

"Kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer (penyengga) dalam ekosisitem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery konsolidasi usaha ini penting sekali," imbuhnya.

Selain itu, mantan Walikota Solo ini juga meminta pemda merealokasi anggarannya untuk program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM.

"Ini saya harapkan Mendagri bisa menyampaikan juga ke daegah mengenai ini. Sehingga, UMKM kita diharapkan bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini," demikian Presiden Jokowi.