Cegah Penyelewengan Sejak Dini, Komisi III DPR Minta KPK Aktif Awasi Anggaran Covid-19

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry/Net

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Herman Herry sebelum rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan lembaga antirasuah tersebut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/4).

"KPK harus berperan aktif melakukan pengawasan. Seperti kita ketahui jumlah anggaran penangangan Covid-19 oleh pemerintah sangat besar yaitu mencapai Rp 405 triliun," ujar Herman.

Politikus asal Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur ini berpesan agar KPK tak cuma fokus terhadap penindakan setelah terjadi kesalahan penggunaan anggaran tersebut.

"Koordinasi antara KPK dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diperkuat agar alokasi dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 bisa dimonitor sejak awal," katanya.

Herman juga mendesak KPK untuk memetakan dan mengantisipasi titik rawan yang terjadi penyelewenangan, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga konflik kepentingan terkait penggunaan anggaran.

Untuk itu, KPK harus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya terkait pemberantasan korupsi. Tidak hanya dengan Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga dengan LKPP, BPK, dan BPKP.

"Pemberantasan korupsi tentu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, butuh kerjasama yang sinergis antara sesama lembaga penegak hukum," tambahnya.

"Saya yakin lembaga-lembaga penegak hukum kita, termasuk KPK, memiliki infrastruktur dan SDM yang mumpuni untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap penyelewengan anggaran Covid-19 ini. Tentu akan lebih baik bila terbangun kerja sama yang kuat dan efektif di antara mereka," tambah politikus PDI Perjuangan tersebut.

Di sisi lain, Herman menyebut bahwa penguatan pada langkah antisipatif terkait pengawasan anggaran Covid-19 sekaligus menunjukkan komitmen KPK terhadap pencegahan kasus korupsi.

"Di bawah pimpinan Firli Bahuri, KPK berkomitmen untuk fokus pada upaya pencegahan. Langkah-langkah antisipatif dalam mengawasi penggunaan anggaran Covid-19 merupakan momentum untuk membuktikan komitmen tersebut, sekaligus menjawab keraguan publik," tegas Herman.

"DPR tentu saja mendukung setiap upaya yang dilakukan KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kita memang masih dihantam oleh pandemik Covid-19, tetapi saya minta agar kinerja dan komitmen KPK dalam pemberantasan korupsi tidak terganggu karenanya," demikian Herman Herry.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Silahkan Megawati Salahkan Demo Anarkis, Tapi Tidak Boleh Asal Tuduh Pada Milenial
Politik

Silahkan Megawati Salahkan D..

30 Oktober 2020 06:33
Kembalikan Kepercayaan Publik, Jokowi Disarankan Segera Rombak Kabinetnya
Politik

Kembalikan Kepercayaan Publi..

30 Oktober 2020 06:22
Bukan PDIP, Selama Jadi Presiden Jokowi Bergantung Pada Luhut, Airlangga Dan BG
Politik

Bukan PDIP, Selama Jadi Pres..

30 Oktober 2020 06:01
Suharso Naik Jet Pribadi Saat Urus Partai, PPP: Tidak Gunakan Dana Partai
Politik

Suharso Naik Jet Pribadi Saa..

30 Oktober 2020 01:59
Wiku Adisasmito: Sumpah Pemuda Harus Jadi Momen Persatuan Lawan Covid-19
Politik

Wiku Adisasmito: Sumpah Pemu..

29 Oktober 2020 23:37
Di Hadapan Pompeo, GP Ansor Bicara Islam Kasih Sayang
Politik

Di Hadapan Pompeo, GP Ansor ..

29 Oktober 2020 22:38
Cakada Mura Diduga Positif Covid-19, MAKI: Tanda Tanya Besar, Kenapa Ditutupi?
Politik

Cakada Mura Diduga Positif C..

29 Oktober 2020 22:25
Milenial Dikritik Mega, FAM-I: Jangan Ciut, Mereka Tak Siap Dengan Perubahan
Politik

Milenial Dikritik Mega, FAM-..

29 Oktober 2020 21:59