Jimly: UU Darurat Sipil Indonesia Sudah Ketinggalan Jaman

Jimly Asshiddiqie/Net

Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar kajian online dengan tema bahasan 'Tetap Menjalankan Konstitusi di Masa Pandemik'. Salah satu narasumbernya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.

Dalam diskusi kali ini, Jimly lebih fokus mengulas bukunya yang berjudul 'Gagasan Konstitusi Sosial'.

Di awal diskusi, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia itu menyinggung mengenai darurat sipil yang sempat gaduh di awal-awal pandemik Covid-19 ini.

"Di Indonesia buku yang membahas darurat sipil hanya ada dua. Salah satunya adalah buku yang saya tulis. Ini menunjukkan kurang perhatiannya pakar hukum tentang darurat sipil itu," ujarnya melalui telekonferensi, Kamis (30/4).

Jimly menambahkan, sesungguhnya UU Darurat Sipil dimiliki setiap negara. Karena deklarasi keadaan darurat, jadi hal penting untuk mengatasi keadaan.

"Tetapi problemnya, UU yang kita punya ada tahun 1959, itu sudah ketinggalan zaman," jelasnya.

Menurut Jimly, hal itu terjadi karena banyak orang yang masih keliru membedakan Konstitusi dan Undang-indang. Padahal kedua hal tersebut, lanjut anggota DPD asal Jakarta itu, tidaklah sama.

"Konstitusi itu kesepakatan sosial, sedangkan undang-undang adalah kesepakatan politik," urai Jimly.

Untuk itu Jimly mengajak semua pihak untuk lebih memperdalam mengenai Konstitusi. Hal ini menjadi penting karena akan mempengaruhi sikap dalam kehidupan bernegara.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Menguji Erick Thohir dan Jokowi, Kejanggalan Pertamina Gamblang Diurai Ahok

Jumat, 18 September 2020
Video

Tamu Al Fateh | Teguh Timur | CEO RMOL | Owner Malik Arslan | Jakarta | Indonesia | Al fateh carpets

Rabu, 23 September 2020

Artikel Lainnya

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut Izin Eksportir Benih Lobster Pelanggar Hukum
Politik

KKP Diminta Tidak Ragu Cabut..

24 September 2020 06:37
Istana Merespons Gatot, Sebut Isu PKI Sengaja Didengungkan Jelang 30 September
Politik

Istana Merespons Gatot, Sebu..

24 September 2020 05:51
Pilkada 2020 Tidak Sensitif, Netfid: Nyawa Manusia Tidak Bisa Diganti!
Politik

Pilkada 2020 Tidak Sensitif,..

24 September 2020 05:32
Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang Tak Mau Menunda Pilkada Tidak Yakin Kemampuan Pak Luhut?
Politik

Sudjiwo Tedjo: Mereka Yang T..

24 September 2020 04:41
Deklarasi KAMI Karawang Terganjal Izin, Syahganda: Pidato Gatot Sudah Dinanti Di Rengasdengklok
Politik

Deklarasi KAMI Karawang Terg..

24 September 2020 03:57
Fahira Idris: PR Nadiem Adalah Jadikan Mapel Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter
Politik

Fahira Idris: PR Nadiem Adal..

24 September 2020 03:29
Jokowi Perlu Undang NU, Muhammadiyah Hingga Komnas HAM Untuk Bahas Pilkada 2020
Politik

Jokowi Perlu Undang NU, Muha..

24 September 2020 03:01
Di Tengah Pandemi, Khofifah Salurkan Beasiswa Rp 11,3 M Untuk 850 Guru Madrasah Diniyah
Politik

Di Tengah Pandemi, Khofifah ..

24 September 2020 02:13