Refly Harun: Ada Fenomena Pemberantasan Korupsi Melemah Di Periode Kedua Jokowi

Presiden Joko Widodo/Net

RMOL. Dibebaskannya mantan Ketua Umum PPP Romahurmuzy atau Rommy yang masa tahanannya dipotong satu tahun dinilai menjadi salah satu fenomena melemahnya pemberantasan korupsi pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Begitu yang disampaikan Refly Harun dalam channel Youtubenya yang diunggah Kamis (30/4).

“Bagaimana fenomena melemahnya pemberantasan korupsi di era kedua pemerintahan Presiden Jokowi,” kata Refly.

Di periode kedua pemerintahan Jokowi ini, Refly merasakan agenda pemberantasan korupsi melemah. Ia menyoroti gejala itu makin terlihat di akhir masa pemerintahan periode pertama dan diawal masa pemerintahan periode kedua seakan tidak ada strategi yang jelas dan tegas dari pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“Kalau ingin pemberantasan korupsi lebih baik, harus ada komitmen dari Presiden Jokowi untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi,” ujar Refly.

Refly mengatakan, setidaknya ada dua fenomena yang membuat agenda pemberantasan korupsi melemah.

Fenomena pertama, yang menurut Refly menjadi salah satu faktor, disebabkan pensiunnya Hakim Agung Artidjo Alkostar. Alasannya, dikatakan Refly, Hakim Agung Artidjo saat masih aktif sebagai Hakim Agung di MA dan mengurus perkara yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat menjatuhkan hukuman cukup berat, salah satu korbannya ialah Angelina Sondakh yang vonis hukumanya ditambah empat tahun.

“Jarang sekali koruptor mau mengajukan kasasi. Kalau merasa hukuman yang diterima layak mereka akan terima, kenapa karena kalau mengajukan kasasi hukumannya bisa malah tambah oleh Artidjo Alkostar dan dendanya juga tambah,” jelas Refly.

Lalu kemudian Refly menjabarkan, para koruptor-koruptor yang masa tahanannya disunat setelah melakukan peninjauan kembali (PK) ke Mahmamah Agung pasca Artidjo Alkostar pensiun.

Fenomena lainnya yang membuat pemberantasan korupsi melemah ialah lemahnya KPK saat ini. Karena dimulai dari rekrutmen pimpinannya memiliki visi pencegahan bukan penindakan. Padahal, kata Refly, pencegahan tindak pidana korupsi itu harus diawali oleh presiden sebagai penerim mandat langsung dari rakyat.

“Jadi tidak bisa hanya KPK, harus Presiden yang punya kekuasaan eksekutif dari sabang sampai merauke memimpin langsung pemberantasan korupsi, dan KPK bicara penindakan terutama kasus-kasus besar yang dihalangi tembok kekuasaan,” papar Refly.

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah 2021 Untuk Menghindari PHK Karyawan
Politik

Sri Mulyani Tak Naikkan Upah..

27 Oktober 2020 18:47
Haris Rusly Sebut Mendes Bakal Direshuffle, Pimpinan PKB: Kami Yakin Itu Info Salah
Politik

Haris Rusly Sebut Mendes Bak..

27 Oktober 2020 18:35
Pengamat: Pilpres Masih Lama, Ada Motif Di Balik Survei Yang Diumumkan Sekarang
Politik

Pengamat: Pilpres Masih Lama..

27 Oktober 2020 18:13
Sepakat Bentjok Divonis Seumur Hidup, Hinca Pandjaitan: Bagaimana Nasib Dana Nasabah?
Politik

Sepakat Bentjok Divonis Seum..

27 Oktober 2020 18:13
Dideklarasikan Besok, Repindo Siap Rajut Potensi Anak Bangsa
Politik

Dideklarasikan Besok, Repind..

27 Oktober 2020 17:53
Diduga Melakukan Pelanggaran Berat, Walikota Risma Bisa Terancam Penjara
Politik

Diduga Melakukan Pelanggaran..

27 Oktober 2020 17:43
Agung Laksono: UU Cipta Kerja Terobosan Hukum Mewujudkan Cita-cita Pendiri Bangsa
Politik

Agung Laksono: UU Cipta Kerj..

27 Oktober 2020 16:09
UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi
Politik

UMP Tidak Naik Tanda Menaker..

27 Oktober 2020 16:06