Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, dalam keterangannya, Kamis (30/4).
"Saya mendukung kebijakan yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Kartu Prakerja, dan hal ini perlu kita dukung bersama semua partai koalisi," ujar Sari Yuliati.
Terlebih, lanjut Sari Yuliati, Kartu Prakerja merupakan program yang dicanangkan Presiden Jokowi jauh-jauh hari sebelum menjabat di periode keduanya ini. Karena itu, sebagai parpol koalisi sudah selayaknya ikut mensukseskan program pemerintah tersebut.
"Kartu Prakerja ini kan memang sudah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019. Jadi ini adalah bentuk realisasi dari janji kampanye Presiden," kata Sari Yuliati.
Terkait kontroversi 8 platfrom digital (perusahan) yang menjadi penyelenggara tanpa tender dalam proyek Kartu Prakerja, semuanya dipastikan sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
"Mengacu pada Perppu No 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis (pandemik Covid-19) dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, jadi saya percaya bahwa pemerintah sudah sangat detail mengambil kebijakan ini dan sesuai prosedur," demikian Sari Yuliati.
Program Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.
Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan, dan pegawai. Pendeknya, semua warga bangsa yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: