Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Syarif, mengajak semua pihak untuk berpandangan positif dan tidak langsung berprasangka buruk.
"Saya masih berpandangan positif, karena itu uang negara maka yang bertanggung jawab presiden. Jadi karena presiden yang mengeluarkan jadi di tulis bantuan presiden, kan gitu," ungkapnya saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/4).
Walau begitu, Syarif menegaskan, bahwa hal ini perlu di evaluasi. Dia menduga hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait dengan pembuat tas dan label serta petugas packing.
"Mungkin saja persoalan packing terjadi karena pendataan yang belum rapih. Jadi saya masih berpandangan positif ya," katanya.
Sebanyak 1,3 juta bantuan sosial untuk keluarga miskin dan rentan miskin tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sosial.
Nilai bantuan sebesar Rp 300 ribu per paket yang akan disalurkan dua kali dalam sebulan itu disiapkan di sejumlah tempat.
Belakangan pengemasan sempat tersendat karena kantong bertulis "Bantuan Presiden" tidak cukup.
Adapun tas bertulisan bantuan Presiden tersebut diambil dari pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: