PBNU Minta Pemerintah Dengarkan Masyarakat Sultra, Setop Dulu Kedatangan 500 TKA China

Ketua PBNU bidang ekonomi, Umarsyah/RMOL

Gubernur Sulawesi Tenggara bersama DPRD kompak menolak rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Meski ratusan TKA itu sudah menjalani protokol kesehatan, Gubernur Sultra Ali Mazi menyatakan bahwa suasana hati masyarakat belum mau menerima kedatangan TKA China itu.

Merespons gelombang penolakan itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Ekonomi, Umarsyah mengimbau pemerintah pusat mendengar suara masyarakat Sultra.

Menurut Umarsyah, penolakan itu harus direspons positif karena kebijakan pemerintah pusat cenderung mengabaikan perasaan dan keresahan yang terjadi di daerah.

"Kita memahamai dan merespons positif suara masyarakat Sultra. Pemerintah pusat kita imbau untuk mau mendengar suara mereka, setop dulu kehadiran TKA asing itu. Apalagi ditengah wabah seperti saat ini," kata Umarsyah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis malam (30/4).

Bang Umar -karib disapa- mengurai, keukeuhnya pemerintah pusat untuk mendatangkan ratusan TKA asal China sangat diskriminatif. Kata Umar, masih banyak warga dalam negeri yang belum mendapatkan kesempatan kerja.

"Ini masalah sentimen, diskriminasi tenaga kerja di dalam masih sangat minimal lowongan kerja, kesempatan kerja buat anak bangsa.  Pertanyaan 42 awal kemarin dan 500 yang akan datang ini apakah tenaga expert yang spesiaal. Kebanyakan selama ini itu tidak expert, tapi tenaga kasar impor dari China," tandas Umarsyah dengan nada heran.

Umarsyah meyakini penolakan yang dilakukan oleh Pemda Sultra bukan dalam rangka menentang kebijakan pemerintah pusat.

Masyarakat Sultra, dalam pengamatan Umar, hanya ingin mengingatkan kepada pemerintah pusat agar memahami bahwa ada persoalan yang masih mengganjal dan diabaikan.

"Harus dilihat dari sisi positif, tidak akan berani daerah itu mengambil sikap untuk menentang kebijakan pusat. Dalam konteks ini kita melihat mereka ingin mengingatkan ada persolaan yang masih mengganjal di masyarakat," pungkas pria asal Metro Lampung ini.

Forkopimda sudah membuat pernyataan resmi yang ikut ditandatangani oleh Gubernur meminta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan itu.

Informasi yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, 500 TKA China itu akan bekerja do perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berlokasi di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Kolom Komentar


Video

Sosok Mayat Mengapung di Sungai Gegerkan Warga Grobogan

Minggu, 22 November 2020
Video

Laporkan Rektor ke KPK, Frans Josua Napitu Dirumahkan oleh UNNES

Senin, 23 November 2020
Video

Copot Baliho Habib Rizieq Tak Berizin oleh Satpol PP Kota Semarang

Senin, 23 November 2020

Artikel Lainnya

Panja RUU PDP Gelar Rapat Lanjutan Bahas DIM Bareng Pemerintah
Politik

Panja RUU PDP Gelar Rapat La..

30 November 2020 12:21
Ketum Ansor Doakan Kesembuhan Kiai Said Dari Covid-19
Politik

Ketum Ansor Doakan Kesembuha..

30 November 2020 11:59
Tak Sekadar Beri Dukungan, UAS Juga Titipkan Beberapa Pesan Bagi Akhyar Nasution-Salman Alfarisi
Politik

Tak Sekadar Beri Dukungan, U..

30 November 2020 11:45
Berdasarkan Sejumlah Indikator, PKS Optimistis Raih Minimal 15 Persen Suara Pada Pemilu 2024
Politik

Berdasarkan Sejumlah Indikat..

30 November 2020 10:27
Jangan Khawatir, Suara Gerindra Tidak Akan Tergerus Jika Prabowo Subianto Tampil
Politik

Jangan Khawatir, Suara Gerin..

30 November 2020 10:27
Prabowo Ambil Langkah Tepat Jika Menarik Diri Dari Koalisi
Politik

Prabowo Ambil Langkah Tepat ..

30 November 2020 10:10
Komitmen Pemberantasan Korupsi Jadi Pertimbangan Utama, Di Sumbar Mahyeldi-Audy Yang Paling Dipercaya
Politik

Komitmen Pemberantasan Korup..

30 November 2020 09:59
Soal Habib Rizieq, Walikota Bogor Harus Jalankan Perintah Presiden Jokowi
Politik

Soal Habib Rizieq, Walikota ..

30 November 2020 09:53