Surat itu bernomor 460/2107/Hukham tentang Permohonan Penetapan PSBB di wilayah Provinsi Jawa Barat, tertanggal 30 April 2020.
Beberapa penolakan masyarakat Majalengka itu pun langsung mendapat perhatian dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pepep Saeful Hidayat.
Dirinya menjelaskan, pro dan kontra dalam memutuskan suatu kebijakan dinilai hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan. Diperlukan kebijaksanaan pemimpin dalam merespons hal tersebut.
“Kalau menurut saya, wajar jika ada warga Majalengka yang tidak setuju dengan rencana penerapan PSBB. Mungkin karena kurangnya pemahaman atau sosialisasi dari pemerintah daerah,†ujar Pepep, kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (1/5).
Masih dikatakan Pepep, penerapan PSBB di suatu daerah itu bersifat lentur dan ada perbedaan antara kota dan kabupaten yang ada.
“Contoh di Bogor itu memang sudah dilaksanakan PSBB. Tapi tidak semua kecamatan berlaku maksimal. Itu hanya diberlakukan bagi kecamatan yang terdapat pasien positif Covid-19. Sedangkan kecamatan lainnya, PSBB longgar alias tidak seketat yang kecamatan yang zona merah,†ucap politikus asal Majalengka ini.
Sehingga, terang Pepep, masyarakat jangan panik dan terlalu kaku dalam mempelajari aturan PSBB yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
“Ini mungkin penyebab masyarakat menolak PSBB di Majalengka. Jadi, para pemangku kebijakan harus ikut andil memberikan pemahamannya,†pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Meski ada kegelisahan disertai penolakan dari sebagian masyarakat Majalengka, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tetap melayangkan surat permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Menteri Kesehatan RI. 
