Serbuan TKA China, PKS: Mana Mungkin Pemerintah Enggak Terlibat, Emang Swasta Berani?

Politisi PKS, Nasir Djamil/Net

Ada dugaan keterlibatan pemerintah dalam rencana kedatangan ratusan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.

“Mana mungkin tidak ada (keterlibatan pemerintah). Emang berani dan bisa mereka (perusahaan swasta) masuk tanpa campur tangan pemerintah? Swasta pun kalau tak ada campur tangan pemerintah apa bisa? Ya enggak bisa," kata politisi PKS, Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).

Mengenai ketidakkompetennya tenaga kerja lokal untuk mengerjakan pekerjaan di sejumlah bidang, anggota Komisi III DPR RI ini justru berpandangan hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan malah menghadirkan TKA.

Nasir meminta pemerintah bertanggung jawab untuk dapat memberikan kualitas dan kompetensi terbaik dalam bekerja kepada masyarakat.

“Pemerintah itu bertanggung jawab dengan warganya. Meskipun lebih besar biayanya tidak masalah, sebab gaji yang mereka (pekerja lokal) terima bisa membiayai keluarganya," jelasnya.

"Kalau mereka tak bekerja dan berpotensi berbuat kriminal, yang susah siapa, yang masuk penjara siapa? Kalau TKA China meskipun agar miring upahnya, mereka bawa pulang ke negaranya,” tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Gunung Gede Pangrango kembali terlihat lagi dari Kota Jakarta

Rabu, 24 Februari 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Melacak Tokoh Potensial 2024

Kamis, 25 Februari 2021

Artikel Lainnya

Qodari: Pencabutan Lampiran Miras Bukti Presiden Jokowi Demokratis
Politik

Qodari: Pencabutan Lampiran ..

03 Maret 2021 00:49
Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Yang Memberi Pemasukan Kas Negara
Politik

Ali Fikri: KPK Bukan BUMN Ya..

03 Maret 2021 00:33
Ingatkan Jokowi, Said Aqil: Kebijakan Investasi Harus Berlandas Kemaslahatan Bersama
Politik

Ingatkan Jokowi, Said Aqil: ..

02 Maret 2021 23:52
Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Prof Abdul Mu'ti: Pemerintah Harus Lebih Sensitif Masalah Akhlak
Politik

Jokowi Cabut Perpres Investa..

02 Maret 2021 22:57
Yusril Ihza Mahendra: Jokowi Harus Terbitkan Perpres Baru Pengganti 10/2021
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Jokowi..

02 Maret 2021 21:48
Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ARB Dukung Mubes Kosgoro 1957 Di Cirebon
Politik

Yakin Tanpa Ada Perpecahan, ..

02 Maret 2021 21:43
Ketika Teka-teki Status SBY Sebagai Pendiri Demokrat Diungkap Di Obrolan Kantin Biru
Politik

Ketika Teka-teki Status SBY ..

02 Maret 2021 21:24
Apresiasi Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Hergun: Ingat, UU Ciptaker Mengusung Semangat Ketuhanan
Politik

Apresiasi Jokowi Cabut Lampi..

02 Maret 2021 21:01