PHK Massal Picu Konflik Sosial, Analis: Pemerintah Sudah Gagal

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL

Pemerintahan Joko Widodo dinilai telah gagal mengantisipasi terjadinya PHK massal di saat pandemik Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial.

Hal itu disampaikan oleh analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun yang miris melihat jutaan pekerja di-PHK di saat kebutuhan rumah tangga sedang meningkat saat wabah.

"Pemerintah gagal mengantisipasi terjadinya PHK. Kebijakan antisipatifnya tidak menyentuh pada solusi jitu. Tentu pengangguran akan terus bertambah akibat PHK," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/5).

Dengan bertambahnya pengangguran, maka angka kemiskinan juga bertambah dan memungkinkan berdampak pada munculnya kejahatan.

"Apalagi 30 ribu narapidana telah dibebaskan dan cenderung 20-30 persen dari mereka kambuh berbuat jahat. Dalam situasi yang kemiskinan bertambah dan kejahatan bermunculan, memungkinkan konflik sosial terjadi, bahkan amuk masa atau kerusuhan bisa saja terjadi jika antisipasinya tidak efektif," jelas Ubedillah.

Menurut pandangan Ubedillah, banyak faktor dominan yang menyebabkan konflik sosial, di antaranya perebutan resource.

"Misalnya perebutan akses sumber kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat terganggu, seperti kebutuhan beras, gula, telur, dan lain-lain terjadi kelangkaan. Situasi ini jika tak terkendali sangat mungkin memunculkan penjarahan, amuk masa dan kerusuhan," sambungnya

"Oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan strategi jitu untuk mengantisipasi situasi tersebut," pungkasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Gudang Alat Produksi Roti dan 4 Unit Kendaraan Ludes Terbakar

Sabtu, 17 April 2021
Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021

Artikel Lainnya

Ahok Belum Berkelas Untuk Jadi Menteri Investasi
Politik

Ahok Belum Berkelas Untuk Ja..

19 April 2021 05:39
Jadi Syarat Naik Haji, Produsen Sinovac Harus Segera Urus EUL Dari WHO
Politik

Jadi Syarat Naik Haji, Produ..

19 April 2021 04:21
Pers Bukan Ancaman Bagi Keluarga Presiden
Politik

Pers Bukan Ancaman Bagi Kelu..

19 April 2021 03:59
Menteri Tjahjo Banyak Pecat ASN Radikal, Fadli Zon: Jangan-jangan Pemerintah Nggak Ngerti Arti Radikalisme
Politik

Menteri Tjahjo Banyak Pecat ..

19 April 2021 03:21
Jangan Terpancing Provokasi Jozeph Zhang, Biarkan Hukum Yang Bicara
Politik

Jangan Terpancing Provokasi ..

19 April 2021 02:55
Walhi Tuding Kerusakan Parah Bencana NTT Karena Peringatan BMKG Hanya Sebatas Normatif
Politik

Walhi Tuding Kerusakan Parah..

19 April 2021 02:42
Berikan Rasa Aman Wisatawan, Menparekraf Dorong Penerapan CHSE Di Situs Wisata Religi
Politik

Berikan Rasa Aman Wisatawan,..

19 April 2021 02:17
Walhi: Apa Yang Terjadi Di NTT Tidak Murni Sebagai Bencana Alam
Politik

Walhi: Apa Yang Terjadi Di N..

19 April 2021 01:23