Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

PDIP Desak BPS Sediakan Data Sensus Penerima Bansos Secara Akurat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Senin, 04 Mei 2020, 22:59 WIB
PDIP Desak BPS Sediakan Data Sensus Penerima Bansos Secara Akurat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga/Net
rmol news logo Keakuratan data penerima bantuan sosial wajib disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung penyaluran bantuan sosial secara tepat bagi warga terdampak Covid-19.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Eriko Sutarduga, pemetaan bisa dilakukan berdasarkan tingkat pendapatan dan kebutuhan hidup minimum masyarakat di setiap wilayah Indonesia.

“Dengan data ini, kita bisa mengalkulasikan kebutuhan pangan masyarakat yang lebih akurat agar selama masa sulit ini gizi mereka terpenuhi,” ujar Eriko kepada wartawan, Senin (4/5).

Dengan adanya data yang akurat, kata Eriko, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Badan Kedaulatan Pangan Nasional yang sedang diusulkan.

“Harapannya tidak terjadi kekurangan bahan pangan yang diakibatkan pandemik Covid-19. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) David Beasley memaparkan bahwa dalam skenario paling buruk ancaman kelaparan akan dirasakan hampir 1 miliar penduduk dunia terutama bagi 55 negara yang yang paling berisiko menghadapi krisis pangan sepanjang 2020 ini,” katanya.

Bila pemerintah tidak siap memberikan hasil sensus penduduk secara akurat, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dihantui ancaman krisis pangan karena adanya pembatasan perdagangan oleh negara penghasil pangan seperti Vietnam dan Thailand yang merupakan eksportir beras dunia.

“Sebagai negara agraris, Indonesia wajib memenuhi dan menjamin kebutuhan pangan masyarakat dengan menegakkan kedaulatan pangan. Penting sekali agar pemerintah menjamin dan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil bumi kita sendiri yang dikelola oleh para petani dan nelayan Indonesia,” jelasnya.

Pihaknya meyakini, dengan adanya kedaulatan pangan ini, ketergantungan pemerintah terhadap impor bahan baku pangn secara bertahap akan berkurang.

“Karena di masa mendatang setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri mereka masing-masing seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat,” tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA