PKS Tagih Perpres Pembatalan Kenaikan BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati/Net

Pembatalan iuran BPJS Kesehatan perlu dilandasi dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam merealisasikan keputusan Mahkamah Agung (MA). Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo didesak segera menerbitkan pertauran presiden (Perpres).

“Kita sudah rapat dengan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan DJSN. Kita mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan Perpres yang mencabut, mengubah Perpres sebelumnya dan melaksanakan keputusan MA. Seharusnya sudah berlaku sejak 1 April 2020,” kata anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati kepada wartawan, Selasa (5/5).

Ia pun menyayangkan hingga saat ini, keputusan MA soal pembatalan BPJS Kesehatan tak kunjung dilakukan. Padahal masyarakat sangat terbebani di tengah kondisi pandemik Covid-19 seperti saat ini.

Di sisi lain, BPJS sudah menerima surat keputusan MA sejak 31 Maret 2020. Namun berdasarkan laporan warga, kata dia, iuran bulan Mei masih menggunakan tarif yang sudah dinaikkan. Artinya, kata dia, sudah dua bulan Keputusan MA belum dijalankan oleh Pemerintah yang tak kunjung mengeluarkan Perpres.

“Ada hak peserta yang dirugikan karena per 1 April seharusnya menggunakan harga iuran lama, tapi sampai tagihan Mei masih iuran yang naik. Kalau Pemerintah beriktikad baik melihat kesulitan rakyatnya, satu hari saja bisa keluar Perpres. Ini hal yang sederhana sebenarnnya kok," tegas mantan anggota DPRD tersebut.

Lambatnya Perpres bahkan membuat DPR RI sempat mengusulkan agar BPJS Kesehatan langsung melaksanakan keputusan MA karena situasi masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Sekarang kalau iuran naiknya Rp 50 ribu per kepala, satu rumah ada empat kepala, jadi naiknya Rp 200 ribu. Di era Covid-19 seperti ini uang Rp 200 ribu sangat berharga sekali. Sensitivitas pemerintah itu bagaimana?" tandasnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Ujang Komarudin: Legitimasi Pemerintahan Menurun, Alasan PDIP Tuduh Pihak Lain Mengkudeta Jokowi
Politik

Ujang Komarudin: Legitimasi ..

28 Oktober 2020 00:46
Sandiaga Uno: Program STSP Diharapkan Bisa Ciptakan Lapangan Kerja
Politik

Sandiaga Uno: Program STSP D..

27 Oktober 2020 23:55
Jawab Aspirasi Masyarakat Desa, Iis Edhy Prabowo Resmikan Program PISEW
Politik

Jawab Aspirasi Masyarakat De..

27 Oktober 2020 23:25
Benny Tjokro-Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, DPD Apresiasi MA Dan Kejagung
Politik

Benny Tjokro-Heru Hidayat Di..

27 Oktober 2020 23:11
Sempat Dikritik Hanya Pelengkap, Maruf Amin Justru Diprediksi Meminang Rizal Ramli Saat Reshuffle Kabinet
Politik

Sempat Dikritik Hanya Peleng..

27 Oktober 2020 22:58
Jelang Munas Di Bandung, KITA Banjar Gelar Raker
Politik

Jelang Munas Di Bandung, KIT..

27 Oktober 2020 22:52
Survei BUMN Bersatu: Produktivitas Pekerja Saat Pandemi Masih Baik, Kuncinya Konektivitas
Politik

Survei BUMN Bersatu: Produkt..

27 Oktober 2020 22:11
Survei: Jika Benar Pulang, Habib Rizieq Diminta Pimpin Gerakan Oposisi
Politik

Survei: Jika Benar Pulang, H..

27 Oktober 2020 21:59