Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Pengamat: BUMN Bergerak Tak Sesuai Bidang Dalam Tanggulangi Covid-19

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Selasa, 05 Mei 2020, 21:48 WIB
Pengamat: BUMN Bergerak Tak Sesuai Bidang Dalam Tanggulangi Covid-19
Menteri BUMN, Erick Thohir/Net
rmol news logo Penanggulang virus corona baru atau Covid-19 oleh pemerintah pusat masih terus dikritisi. Tak terkecuali peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Kementerian yang dinaungi oleh Erick Thohir ini dianggap tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya dalam hal memberikan bantuan untuk penanggulangan Covid-19.

"Ada banyak dana bantuan di BUMN termasuk dana CSR. Namun BUMN bergerak sendiri-sendiri, menggunakan sumber daya mereka dan kadang terlihat di luar tugas dan fungsi BUMN tersebut," ucap pengamat ekonomi dari Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).

Sebagai salah satu contoh, Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ini menyebutkan, BUMN malah ikut-ikutan impor dan sumbang alat kesehatan untuk penanganan virus asal Wuhan, China ini.

Padahal menurutnya, banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN di tengah bencana nonalam ini. Sebut saja beberapa hal terkait lonjakan tarif listrik secara tiba-tiba yang mulai dirasakan masyarakat.

Selain itu, harga bahan bakar minyak (BBM) yang cendrung stagnan meski harga minyak dunia sedang turun. Hal tersebut harusnya menjadi concern BUMN untuk turut dimasukan ke dalam program insentif ekonomi pemerintah pusat.

"Misalnya kalau listrik ya memastikan listrik murah, terjangkau. Kalau Telkom memastikan membantu masyarakat dengan fasilitas pulsa murah, terjangkau, atau yang lain. Kalau Pertamina menyangkut harga BBM murah dan terjangkau bagi tenaga kesehatan, distribusi pangan dan lain lainnya," tuturnya.

Terlepas dari kritik mengenai regulasi keuangan dan ekonomi untuk penanganan Covid-19 yang diatur di dalam Perppu 1/2020, Salamuddin Daeng menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun ulang berdasarkan prioritas penanganan Covid-19.

"APBN harus refocusing seluruhnya, kembali ke kebutuhan dasar, sandang pangan papan, kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial," demikian Salamuddin Daeng. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA