Pemerintah Wacanakan Relaksasi PSBB Saat Pandemik, Pengamat: Bukti Pemerintah Inkonsisten!

Menko Polhukam Mahfud MD/RMOL

Wacana relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, menyulut kontroversi baru di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).

Pasalnya, kebijakan yang digadang-gadang mampu menanggulangi wabah asal Wuhan, China ini, justru seolah-olah diragukan kualitasnya oleh pemerintah pusat sendiri.

Begitulah yang diungkapkan pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Bambang Istianto, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).

"Pemerintah sendiri mulai merasa khawatir dengan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Melalui pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mewacanakan dilakukan relaksasi PSBB," demikian Bambang Istianto berujar.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) ini menilai, pernyataan Mahfud MD tidak tepat jika menjadikan macetnya roda ekonomi masyarakat sebagai alasan relaksasi kebijakan PSBB.

"Dalam membuat suatu kebijakan tentunya sudah dihitung implikasi yang akan terjadi. Sebenarnya kebijakan PSBB akan berimpilkasi terhadap roda perekonomian  terhenti merupakan keniscayaan," ungkap Bambang Istianto.

Justru menurutnya, pemerintah sudah seharusnya menyiapkan segala instrumen, baik regulasi maupun infrastruktur ekonomi untuk menerapkan suatu kebijakan penanganan Covid-19.

Misalnya ketika memutuskan penerapan PSBB, mestinya kebutuhan pokok dan penghidupan masyarakat sehari-hari bisa dipastikan tercukupi.

Bambang Istianto mencontohkan pelaksanaan kebijakan PSBB di DKI Jakarta, yang sudah berjalan pada fase kedua dan akan berakhir tanggal 22 Mei 2020 mendatang.

Katanya, selama PSBB berlangsung banyak reaksi masyarakat yang beragam. Mulai dari jengkel, putus asa, jenuh ketika berada di rumah, karena tidak bisa mencari nafkah.

"Sedangkan persediaan kebutuhan sehari hari menipis, membuat masyarakat semakin menjerit. Kondisi tersebut tentunya juga dialami di daerah yang sudah melaksanakan PSBB," terangnya.

Hal yang sebaliknya justru akan terjadi, jika pemerintah mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat selama PSBB. Misalnya terkait reaksi masyarakat tidak akan berlebihan menanggapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan atau tidak stress selama berada di rumah.

"Karena itu, bantuan sembako dan BLT (bantuan langsung tunai) yang memadai selama diterapkan PSBB harus dipastikan. Karena wacana relaksasi PSBB yang disampaikan oleh Mahfud MD adalah bentuk inkonsistensi kebijakan," demikian Bambang Istianto.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34