Jokowi Pastikan Jadwal Pilkada 2020 Lewat Perppu, Ali Rif'an: Jangan Ada Politisasi Bansos Covid-19

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an/Net

Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 2/2020 tentang pemungutan suara Pilkada tahun 2020 digelar pada Desember 2020.

"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020," demikian bunyi Pasal 201A ayat (2) dalam Perppu tersebut, Selasa (5/5).

Merespons Perppu itu, Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi. Menurut Ali penerbitan Perppu dapat memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Meski demikian, eks Manajer Riset Poltracking Indonesia ini memberikan catatan jangan sampai calon kepala daerah dari unsur petahana memanfaatkan dana Bansos Covid-19 untuk kampanye dini.

"Jangan sampai karena sudah ada kepastian bahwa Pilkada 2020 digelar Desember, para calon kepala daerah jadi mengabaikan protokol Covid-19 dengan melakukan aktivitas-aktivitas  kampanye dini," kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/5).

Pria lulusan Magister Politik Universitas Indonesia mengaku khawatir akan terjadi politisiasi bansos. Mengingat pada tahun 2020 ada 270 daerah yang menggelar Pilkada.

"Kita khawatirkan tentu adanya potensi politisasi Bansos Covid-19. Potensi ini sangat terbuka lebar, karena separuh lebih dari total 270 yang menggelar Pilkada 2020 adalah petahana," urai Ali.

Ia menyontohkan kasus Bupati Klaten, Jawa Tengah yang nampak melakukan politisasi Bansos dengan menempel stiker foto dirinya di hand sanitizier yang dibagikan ke warga. Padahal bantuan itu berasal dari Kementerian Sosial.

"Kasus bantuan Kemensos (yang dipolitisasi petahan) hanya puncak dari gunung es. Artinya, banyak kasus sama terjadi sebenarnya tapi belum terungkap ke publik," papar Ali.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Polling 24 Tokoh Harapan, bersama Arief Poyuono dan Jerry Massie

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Kunjungan Presiden Jokowi di NTT Undang Kerumunan Massa

Selasa, 23 Februari 2021
Video

Jendela Usaha • Peluang Budidaya Ubi Jalar

Rabu, 24 Februari 2021

Artikel Lainnya

Gaduh Kudeta Demokrat, Arief Poyuono Siap Jadi Penengah Antara SBY Dan Moeldoko
Politik

Gaduh Kudeta Demokrat, Arief..

25 Februari 2021 19:45
Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, ICW: Kebijakan Antikorupsi Pemerintahan Jokowi Mundur
Politik

Indeks Persepsi Korupsi Anjl..

25 Februari 2021 19:29
Paket Sarapan Gratis Pospera Akan Berlangsung Hingga Bulan Mei
Politik

Paket Sarapan Gratis Pospera..

25 Februari 2021 19:22
Susah Dijinakkan, Jadi Alasan Isu KLB Hanya Menyasar Demokrat
Politik

Susah Dijinakkan, Jadi Alasa..

25 Februari 2021 18:54
Enam Organisasi Sayap Demokrat Deklarasikan Menolak KLB
Politik

Enam Organisasi Sayap Demokr..

25 Februari 2021 18:31
Sepakat Pasal Karet UU ITE Dihapus, Ketua PWI: Terus Terang, Banyak Merepotkan Wartawan
Politik

Sepakat Pasal Karet UU ITE D..

25 Februari 2021 17:33
Satyo Purwanto: Demokrat Diserang Isu KLB Karena Solid Dan Oposisi Pemerintah
Politik

Satyo Purwanto: Demokrat Dis..

25 Februari 2021 17:02
Kecewa Kebijakan Miras Jokowi, Ketua Muhammadiyah: Bangsa Ini Seperti Kehilangan Arah
Politik

Kecewa Kebijakan Miras Jokow..

25 Februari 2021 16:12