Ini lantaran penerapan PSBB sendiri masih belum efektif atasi sebaran Covid-19, tapi di satu sisi justru akan dilonggarkan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai rencana itu menunjukkan bahwa pemerintah seolah menginginkan penanganan Covid-19 diperlambat.
"Keragu-raguan pemerintah menjalankan PSBB hanya akan memperlambat penghentian sebaran wabah Covid-19," kata Dedi Kurnia saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (6/5).
Pengamat politik jebolan Universitas Telkom Indonesia ini menilai, target pemerintah untuk menekan penyebaran virus yang disebut-sebut berasal dari Kota Wuhan, China itu semakin bias dan tidak menentu.
"Jangan sampai kelonggaran PSBB yang sudah dijalankan, membuyarkan hasil yang hendak dicapai, sementara masyarakat tetap kebingungan dengan kebijakan yang tidak tegas," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi Kurnia menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya fokus pada upaya-upaya penanganan Covid-19 di tanah air dengan cara mengeluarkan kebijakan yang masuk akal dan konsisten. Serta, memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
"Pemerintah semestinya konsisten untuk tetap menerapkan PSBB sebagaimana seharusnya, hingga selesai, agar publik patuh dan merasa PSBB sebagai pedoman keselamatan dari wabah," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: