Hal ini menyusul rencana adanya relaksasi dan pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani Covid-19 oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (7/5).
"(Pemerintah) tidak konsisten dalam kebijakan PSBB," tegas Dedi Kurnia Syah.
Pengamat politik dari Universitas Telkom ini menilai anomali dari rencana kebijakan tersebut. Pasalnya, di satu sisi penerapan PSBB sendiri masih banyak catatan, di sisi yang lain pemerintah justru berencana melonggarkan PSBB.
"Pemerintah, semakin tidak konsisten, semakin terpuruk kepercayaan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Dedi Kurnia menyarankan agar pemerintah konsisten terhadap sejumlah kebijakan yang telah dibuat sendiri.
Jika tidak, lanjut Dedi, masyarakat akan semakin tidak mempercayai dan tidak mematuhinya kebijakan pemerintah.
"Berdampak buruk bagi kepatuhan masyarakat, pelonggaran tidak mesti diwacanakan sebelum program usai sesuai agenda. Karena ini berkaitan langsung pada kepercayaan masyarakat pada pemerintah," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkannya sendiri dalam penanganan pandemik Covid-19. 
.:RMOL..jpg)
