Rizal Ramli: PSBB Dilonggarkan, Perbaikan Ekonomi Akan Lebih Lama

Menurut ekonom DR. Rizal Ramli, langkah yang diambil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini dapat membuat recovery ekonomi membutuhkan waktu yang lebih lama.

Rizal Ramli mengingatkan, carrier Covid-19 tidak mengenal status sosial. Pejabat dan rakyat biasa dapat menjadi pembawa virus mematikan yang menyebar dari Wuhan, Republik Rakyat China itu.

“Bahkan, kalangan elit faktanya lebih sering bertemu dengan orang-orang sehingga risikonya juga lebih tinggi,” ujar Risal Ramli.

Dengan demikian, menurut hemat Rizal Ramli belum saatnya pemerinyah memberikan lampu hijau atau melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selagi puncak penyebaran pandemi belum dicapai.

Untuk pelonggaran, dia menyarankan agar Menhub menunggu saat masa puncak penyebaran telah dilalui .

"Saya sendiri tidak mengerti alasan kenapa harus dilonggarkan secepat ini?" masih kata Rizal Ramli.

Mantan anggota Tim Panel Ahli Ekonomi PBB itu mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu gegabah dalam mengambil kebijakan. Alih-alih mengekor langkah pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat yang sudah melakukan reopening secara gradual di sejumlah negara bagian, pembukaan akses ini tak sebanding dengan risiko yang lebih besar.

"Kalau kita gegabah maka kurvanya tidak akan seperti “V” yang anjlok kemudian naik. Namun akan cembung ke bawah recovery-nya," Rizal menandaskan.

"Selama ini kita selalu terlambat, self-denial dan responnya sering gegabah sehingga kemungkinan yang terjadi kurva merah (cembung ke bawah secara dalam)," sambungnya.

Jika ini terjadi, lanjut Rizal Ramli, maka perbaikan ekonomi membutuhkan waktu lebih panjang sekitar 1 sampai 1,5 tahun.

"Kalau kita cepat responnya dan tindakannya pas, maka dampaknya hanya 3-6 bulan saja. Kami khawatir, kecerobohan ini akan mengakibatkan recovery kita akan lebih lambat," demikian Rizal Ramli.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka kembali seluruh moda transportasi pada Kamis (7/5).

Kebijakan ini merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan 25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan itu tidak berlaku untuk semua anggota masyarakat. Antara lain yang diperbolehkan untuk bepergian adalah pejabat yang menjalankan tugas negara atau pemerintahan. Kalangan pengusaha juga diperkenankan selama itu menyangkut fungsi ekonomi.