Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRR) DKI Jakarta, Zita Anjani. Untuk mengatasi hal itu, Pemprov DKI diminta segera melakukan perhitungan secara tepat terkait dampak pandemik Covid-19.
"Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, jadi siap selalu diajak diskusi," ujarnya kepada
Kator Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).
Mengenai penurunan pendapatan, ia meminta semua pihak tak saling menyalahkan dan mengenyampingkan sejenak dari kacamata politik. Sebab menurutnya, perlu sensitivitas dari semua pihak dalam mengatasi persoalan yang juga berdampak kepada masyarakat pada umumnya.
"Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas," sambungnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, pemerintah pusat punya instrumen yang lebih banyak untuk mendatangkan uang dibandingkan Pemprov DKI. Oleh karenanya, perlu adanya campur tangan dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan anggaran yang diprediksi tak hanya dialami DKI Jakarta.
"Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2.5% Produk Domestik Bruto (PDB). Negara lain ada yang 10%-20%. Kami berharap ada penjelasannya. Semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Tentunya daerah lain juga harus dapat solusi dari pemerintah pusat," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: