Belakangan, Presiden Joko Widodo malah meminta masyarakat berdamai dengan Virus corona (Covid-19) sampai vaksin ditemukan.
Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat, Taufiqurrahman, mengatakan pola pikir pemerintah yang demikian adalah cara berpikir linier yang keliru dan berbahaya.
"Kalau pun kegiatan ekonomi tetap dipaksakan di tengah pandemik Covid-19 masih tinggi, itu ibarat kita mendorong mobil berbadan besar yang sedang mogok. Sebuah pekerjaan yang sia-sia dan sulit," ungkapnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).
Taufiqurrahman melanjutkan, investor dari luar negeri pun pasti berpikir ulang untuk masuk ke tanah air lantaran belum sepenuhnya Covid-19 melandai.
Selain itu, bisa dipastikan juga produksi dalam negeri tetap masih akan melambat, sementara subsidi atau bantuan sosial akan menjadi beban terbesar karena anggaran negara semakin menipis.
"Saya tidak bisa membayangkan apabila kita memaksakan kegiatan ekonomi di tengah pandemik, ini justru bisa melahirkan potensi gelombang kedua (second wave) Covid-19," ujar Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 itu.
"Jika ini terjadi, maka akan jauh lebih berbahaya dan melahirkan bencana yang lebih besar dari gelombang yang pertama," pungkas Taufiqurrahman.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Di tengah pandemik Covid-19 yang masih mewabah, Pemerintah pusat melontarkan sejumlah wacana yang bertujuan mendorong perekonomian agar kembali aktif. 
