Banyak pihak menganggap bahwa pilkada ini seperti misi mustahil lantaran belum ada acuan pasti kapan wabah corona akan berakhir.
Di satu sisi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi justru menyoroti hasil dari pemilu yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, di masa normal saja KPU gagal hadirkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang peduli pada rakyat.
Terbukti di saat wabah melanda pemimpin yang dihasilkan KPU justru mengelontorkan dana belasan triliun untuk menggelar pilkada yang tidak mendesak jika dibanding kesehatan rakyat.
“Dalam situasi normal saja KPU tak mampu gelar pemilu jurdil. Lihat saja akibatnya, hasil pemilu 2019 yang tidak jujur, menghasilkan eksekutif dan legislatif yang tak perduli pada nasib pemilihnya,†ujarnya kepada redaksi, Minggu (10/5).

“Apa yang bisa diharapkan dari KPU begini yang gelar pemilu (kada) di masa kacau? Kacau!†kesal Adhie Massardi.
Kritik atas gelaran pilkada yang tetap akan digelar pada tahun ini juga pernah disampaikan oleh Board Member of Bandung Innitiaves Network, Gde Siriana Yusuf.
Menurutnya, anggaran pilkada Rp 15 triliun sangat berarti untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terdampak Covid-19.
Gde Siriana, bertanya-tanya urgensi pilkada tetap jalan pada tahun ini. Sebab, selain anggarannya bisa digunakan untuk masyarakat terdampak Covid-19, pada Desember nanti belum diketahui apakah virus corona akan berakhir.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar. Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa pilkada hanya diundur dua bulan, dari sebelumnya di bulan September ke Desember. 
BERITA TERKAIT: