Fraksi Demokrat Desak Pemerintah Pastikan Kematian ABK WNI Di Kapal Berbendera China Bukan Perbudakan

Partai Demokrat meminta pemerintah Indonesia memastikan ABK TKI itu bukan korban perbudakan dan kejahatan HAM.

Pernyataan tersebut terlontar dari anggota Komisi III DPR RI F-Demokrat Didik Mukrianto lewat keterangannya kepada wartawan, Minggu (10/5).

"Sudah seharusnya pemerintah melakukan investigasi yang mendalam dengan melibatkan otoritas internasional untuk memastikan tidak adanya kejahatan kemanusiaan, perbudakan, kejahatan HAM atau kejahatan lainnya terhadap warga negara Indonesia,” ujar Didik.

Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Hukum dan HAM ini menegaskan, pentingnya legal standing yang clear dan terang tentang kebenaran informasi tersebut agar tidak terjadi kejahatan terhadap WNI yang bekerja di luar negeri dikemudian hari.

"Untuk memastikan tidak adanya kejahatan perdagangan manusia sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2007 dan pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU 18/2017, pemerintah dapat memulai menelusuri dari perusahaan agen yang merekrutnya," jelasnya.

"Termasuk memastikan tidak adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud Permen Kelautan dan Perikanan 42/2016," terangnya.

Lanjutnya, seandainya setelah di investigasi ternyata ada unsur kejahatannya, maka kejadian ini sungguh memukul rasa keadilan publik.
Di satu sisi Indonesia atas nama investasi memberikan ruang yang sangat lebar, bahkan bisa dikatakan dengan karpet merah kepada tenaga kerja China yang bekerja di Indonesia. Sementara di sisi lain pekerja Indonesia diperlakukan sebaliknya.

"Pemerintah harus jujur dan serius untuk mengungkap dengan tuntas kejadian ini. Jangan sampai ada anggapan bahwa pemerintah tidak fair," katanya.

"Memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pekerja dari China di Indonesia, sementara abai terhadap warga negaranya. Hal demikian bisa berpotensi melanggar Konstitusi," tandasnya.