Tunda Penyaluran DAU Dan DBH Karena Pemda Tidak Penuhi Laporan APBD 2020, Komisi XI: Ini Menghambat Program Daerah

Ilustrasi, Kementerian Keuangan/Net

Pemerintah daerah diharapkan segera melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020. Berdasarkan keputusan menteri keuangan, hal ini penting agar kebutuhan anggaran di daerah tidak terhambat. Apalagi dalam pandemi Covid-19 ini banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja cepat melakukan penyesuaian, kemudian segera melaporkannya ke pusat untuk menghindari terjadinya penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Tentunya ini untuk memastikan komitmen Pemda dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Maka, sesuai ketentuan PMK 35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya.

Ketentuan penundaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020)," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) dalam keterangan pers, Minggu (10/5).

Penundaan penyaluran DAU juga bisa terjadi jika Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD tetapi belum sesuai ketentuan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta PMK No.35/2020. Penundaan ini bersifat sementara sampai Pemda menyerahkan laporan penyesuaian APBD-nya.

"Kalau sampai 10 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020 laporan belum diserahkan, DAU/DBH itu tidak bisa disalurkan lagi ke Pemda bersangkutan," jelas Hergun.

Sebaliknya, Hergun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) agar tidak menunda transfer DAU kepada 380 pemerintah daerah (Pemda). Hergun menekankan, bila terlalu lama menunda tentu akan menghambat program-program yang telah disusun sekaligus mengganggu kinerja keuangan daerah.

Bagi Pemda yang pendapatannya bergantung pada DAU dan dana bagi hasil (DBH), tentu akan sangat menyulitkan kinerja pembangunannya.

"Apalagi bila sampai tidak bisa disalurkan, tentu ini dapat mengganggu kinerja keuangan di daerah. Program-program yang telah disusun bisa saja terbengkalai bahkan mangkrak sama sekali,” jelas politisi Gerindra ini. 
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Dukungan Masyarakat Terhadap PDIP Masih Moncer Di Survei LPPM, Demokrat Beda 0,1 Persen Dari Gerindra
Politik

Dukungan Masyarakat Terhadap..

15 April 2021 00:03
Iriana Jokowi Capres Terkuat Kedua Dari Kalangan Perempuan, Kangkangi Risma Hingga Khofifah
Politik

Iriana Jokowi Capres Terkuat..

14 April 2021 23:31
Zainuddin Maliki: Sudah Tepat Gabungkan Ristek Dengan Dikbud
Politik

Zainuddin Maliki: Sudah Tepa..

14 April 2021 23:16
Laporkan Habib Rizieq Soal Covid, Bima Arya Tepis Karena Politik
Politik

Laporkan Habib Rizieq Soal C..

14 April 2021 23:06
Temuan Survei LPPM: 79,2 Persen Publlik Menilai Arah Negara Sesuai Konstitusi
Politik

Temuan Survei LPPM: 79,2 Per..

14 April 2021 23:00
Dua Menteri Nasdem Dianggap Layak Dicopot, Ahmad Ali Pasrahkan Kepada Jokowi
Politik

Dua Menteri Nasdem Dianggap ..

14 April 2021 22:51
Making Indonesia 4.0 Perlu Disokong SDM Yang Unggul
Politik

Making Indonesia 4.0 Perlu D..

14 April 2021 22:43
Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di Pengelolaan APBD, Jokowi Ke Kepala Daerah Yang Baru: Buat Dua Atau Tiga Program Prioritas Saja
Politik

Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di..

14 April 2021 22:34