Tunda Penyaluran DAU Dan DBH Karena Pemda Tidak Penuhi Laporan APBD 2020, Komisi XI: Ini Menghambat Program Daerah

Ilustrasi, Kementerian Keuangan/Net

Pemerintah daerah diharapkan segera melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2020. Berdasarkan keputusan menteri keuangan, hal ini penting agar kebutuhan anggaran di daerah tidak terhambat. Apalagi dalam pandemi Covid-19 ini banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja cepat melakukan penyesuaian, kemudian segera melaporkannya ke pusat untuk menghindari terjadinya penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Tentunya ini untuk memastikan komitmen Pemda dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19. Maka, sesuai ketentuan PMK 35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya.

Ketentuan penundaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020)," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Hergun) dalam keterangan pers, Minggu (10/5).

Penundaan penyaluran DAU juga bisa terjadi jika Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD tetapi belum sesuai ketentuan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan serta PMK No.35/2020. Penundaan ini bersifat sementara sampai Pemda menyerahkan laporan penyesuaian APBD-nya.

"Kalau sampai 10 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran 2020 laporan belum diserahkan, DAU/DBH itu tidak bisa disalurkan lagi ke Pemda bersangkutan," jelas Hergun.

Sebaliknya, Hergun mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) agar tidak menunda transfer DAU kepada 380 pemerintah daerah (Pemda). Hergun menekankan, bila terlalu lama menunda tentu akan menghambat program-program yang telah disusun sekaligus mengganggu kinerja keuangan daerah.

Bagi Pemda yang pendapatannya bergantung pada DAU dan dana bagi hasil (DBH), tentu akan sangat menyulitkan kinerja pembangunannya.

"Apalagi bila sampai tidak bisa disalurkan, tentu ini dapat mengganggu kinerja keuangan di daerah. Program-program yang telah disusun bisa saja terbengkalai bahkan mangkrak sama sekali,” jelas politisi Gerindra ini. 
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Langgar Aturan, Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Boyolali

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Batal Divaksin Pertama, Ini Penjelasan Wali Kota Semarang

Kamis, 14 Januari 2021
Video

Saat-saat HRS Dipindahkan

Kamis, 14 Januari 2021

Artikel Lainnya

Rocky Gerung: Demokrasi Itu Mengurus Rakyat, Bukan Memerintah
Politik

Rocky Gerung: Demokrasi Itu ..

15 Januari 2021 19:54
Resmikan Studio Digital, Airlangga: Partai Golkar Ingin Maksimalkan Pendekatan Pada Kelompok Milenial
Politik

Resmikan Studio Digital, Air..

15 Januari 2021 19:39
Buka Kongres KAHMI, Jokowi Minta KAHMI Terus Berkontribusi Dalam Pembangunan
Politik

Buka Kongres KAHMI, Jokowi M..

15 Januari 2021 19:27
Ketua MPR Berharap KAHMI Ikut Andil Dalam Vaksinasi Covid-19
Politik

Ketua MPR Berharap KAHMI Iku..

15 Januari 2021 18:46
PKB: Negara Gagal Lindungi Warganya Kalau Kasus Penembakan FPI Mangkrak
Politik

PKB: Negara Gagal Lindungi W..

15 Januari 2021 18:05
Seribu Persen Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri, Golkar Siap Amankan Pilihan Jokowi
Politik

Seribu Persen Dukung Listyo ..

15 Januari 2021 18:00
Penembakan FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Nasir Djamil: Komnas HAM Main Aman
Politik

Penembakan FPI Bukan Pelangg..

15 Januari 2021 17:15
Plt. Ketua KPU Bakal Jalankan Sanksi Dari DKPP Kepada Arief Budiman
Politik

Plt. Ketua KPU Bakal Jalanka..

15 Januari 2021 17:12