Di Tengah Corona, DPR Dorong Kementerian PUPR Tingkatkan Pembelian Karet Petani

Presiden Joko Widodo saat peninjau kebun karet beberapa waktu lalu/Net

Sebagai mitigasi dampak Covid-19 yang menyebabkan produksi karet sulit diserap oleh pasar karena aktivitas ekonomi yang terhenti, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk membeli 10 ribu ton karet langsung dari petani di sejumlah wilayah produsen karet sebagai bahan campuran aspal karet.

Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat mengapresiasi inovasi Kementerian PUPR tersebut sebagai solusi jitu di tengah jatuhnya harga karet.

Namun, legislator PKS ini juga mendorong penyerapan karet lokal untuk sektor infrastruktur dan konstruksi yang lebih besar lagi, terutama bagi karet bantalan untuk perletakan jembatan dan jalan layang (elastomeric bearing pad), karet bantalan untuk bangunan tahan gempa (seismic bearing), karet untuk bantalan rel kereta api (rail pad), dan karet untuk bantalan dermaga (dock fender).

"Khusus untuk karet bantalan untuk perletakan jembatan, Kementerian PUPR memiliki anggaran tahun 2020 pemeliharaan rutin jembatan 496 km sebesar Rp 110 miliar dalam program padat karya tunai," ujar Syahrul Aidi, Senin (11/5).

Selama ini kebutuhan perusahaan konstruksi selaku pelaksana proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terhadap karet bantalan untuk perletakan jembatan dan jalan layang sebagian besar masih dipenuhi secara impor, terutama dari China dan Malaysia.

Produk karet bantalan impor ini menggunakan karet sintetik tipe kloroprena (CR) yang memiliki keunggulan berupa ketahanan terhadap ozon dan oksidasi termal yang sangat baik sehingga terbukti tahan lama.

Produk karet bantalan lokal komersial umumnya terbuat dari jenis karet alam. Namun produsen yang sebagian besar berskala UMKM ini tidak mempertimbangkan susunan formulasi kompon karet yang tepat, hanya mengutamakan keuntungan secara ekonomis.

Akibatnya banyak produk karet bantalan jembatan yang mengalami kegagalan mutu karena tidak memenuhi persyaratan standar sesuai SNI 3967:2013. Kegagalan tersebut utamanya pada parameter pampatan tetap, ketahanan ozon, dan ketahanan terhadap pengusangan.

Namun, penelitian Puslit Karet Bogor tahun 2019 telah menemukan bahwa penggunaan karet alam dengan bahan pengisi arang hitam tipe N550, N774, dan N330 sebagai produk karet bantalan lokal memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk karet bantalan impor.

Oleh karena itu, Syahrul Aidi meminta Kementerian PUPR untuk menggunakan karet lokal sebagai karet bantalan jembatan yang dapat digunakan sebagai pemeliharaan rutin jembatan.

"Hasil penelitian Puslit Karet Bogor di atas dapat meningkatkan kualitas produk karet bantalan lokal sehingga dapat dipergunakan sesuai standar SNI 3967:2013," tutup politisi asal Riau ini.

Kolom Komentar


Video

FRONT PAGE | AHY Semakin Aduhai

Kamis, 13 Agustus 2020
Video

TANYA JAWAB CAK ULUNG | Seputar Aksi Menyelamatkan Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Jokowi Ingin Bajak Momentum Krisis Untuk Lompatan Besar, Syarief Hasan: Semua Bisa Terjadi, Tergantung Kabinet
Politik

Jokowi Ingin Bajak Momentum ..

15 Agustus 2020 04:26
Pihak Polres Bandara Soekarno-Hatta Temui Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Usai Tegur Mumtaz Rais
Politik

Pihak Polres Bandara Soekarn..

15 Agustus 2020 03:50
Maman Imanulhaq: HUT Ke 75 Indonesia, Momentum Tunjukkan Jatidiri Bangsa Disiplin
Politik

Maman Imanulhaq: HUT Ke 75 I..

15 Agustus 2020 03:23
Berperan Raih Kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah Minta Tokohnya Digelari Pahlawan Nasional
Politik

Berperan Raih Kemerdekaan In..

15 Agustus 2020 02:51
Sekjen JMSI Bertemu Ketua Forum Kadis Kominfo Bahas Regulasi Perusahaan Pers
Politik

Sekjen JMSI Bertemu Ketua Fo..

15 Agustus 2020 02:24
Jokowi Memastikan Omnibus Law Jadi Instrumen Percepatan Pemulihan Ekonomi
Politik

Jokowi Memastikan Omnibus La..

15 Agustus 2020 01:51
Mumtaz Rais Marah Akibat Ditegur Pimpinan KPK, Garuda Indonesia Ucapkan Terimakasih
Politik

Mumtaz Rais Marah Akibat Dit..

15 Agustus 2020 01:21
Perbandingan Gusdur Dengan Jokowi, Adhie Massardi: Gus Dur Tidak Berhitung 100 Hari Kerja, Tapi Langsung Bertindak
Politik

Perbandingan Gusdur Dengan J..

15 Agustus 2020 00:27