Imran Mahfudi Keberatan Ada Tanda Tangan Megawati Di Surat Kuasa Mahkamah Partai

Imran Mahfudi/Net

Sidang sengketa partai yang diajukan Imran Mahfudi terhadap DPP PDIP, Mahkamah Partai PDIP, dan DPD PDIP Aceh kembali digelar Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Rabu (13/5).

Sidang yang dipimpin Eti Astuti didampingi oleh Nani Sukmawati dan Zulfikar beragendakan pembacaan gugatan.

Imran Mahfudi sebagai penggugat hadir sendirian tanpa didampingi kuasa hukum. Sementara DPP PDIP dan Mahkamah Partai PDIP diwakili Benny Hutabarat dan Roy Valiant. Sedangkan DPD PDIP Aceh diwakili Azfilii Ishak.

Saat sidang berlangsung, Imran Mahfudi langsung mempersoalkan keabsahan surat kuasa Mahkamah Partai PDIP. Ini lantaran surat kuasa itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan UU Partai Politik, Mahkamah Partai adalah organ yang berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat. Mahkamah Partai adalah lembaga peradilan internal partai politik yang memiliki struktur tersendiri.

“Sehingga saya menyatakan keberatan terhadap surat kuasa tergugat 2 ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen PDIP,” tegasnya kepada redaksi.

Sementara itu, Benny Hutabarat menjelaskan bahwa surat kuasa yang dipegangnya sudah sesuai dengan AD/ART PDIP, yang menyebut Mahkamah Partai merupakan bagian dari DPP. Dengan begitu, surat kuasa untuk Mahkamah Partai sudah tepat ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen.

Atas keberatan Imran Mahfudi, majelis hakim mempersilakan untuk menguraikan dalam replik penggugat nanti dan terhadap keberatan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan.

Adapun sidang kasus ini akan dilanjutkan lagi pada Rabu (20/5). Agendanya adalah jawaban dari para tergugat.

Dalam gugatan ini, Imran Mahfudi meminta PN Banda Aceh menyatakan kepengurusan DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh masih sah dipimpin oleh H Karimun Usman selaku Ketua, Rifki Tajuddin selaku Sekretaris dan Farid Reza Firmandez selaku Bendahara, sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara aquo.

Sementara, dalam pokok perkaranya, Imran Mahfudi meminta PN Banda Aceh membatalkan keputusan Konferda Aceh pada tanggal 3 Agustus 2019 dan meminta Kongres V PDIP di Bali yang digelar pada 8 hingga 10 Agustus 2019 tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Sembari Menunggu Vaksin Jadi, Kemampuan Preventif Harus Digencarkan
Politik

Sembari Menunggu Vaksin Jadi..

18 September 2020 12:45
Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa Tidak Lebih Tepat Kita Sandang Cukongkrasi?
Politik

Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa T..

18 September 2020 12:28
Gagal Lolos Pilkada Bandarlampung, Ike Edwin Ajak Pendukungnya Pilih Rycko-Jos
Politik

Gagal Lolos Pilkada Bandarla..

18 September 2020 11:48
Kemenko Polhukam Turut Undang Bawaslu Bahas Materi Perppu Pilkada Kedua
Politik

Kemenko Polhukam Turut Undan..

18 September 2020 11:42
Diduga Pidana, Komisi III Minta Bareskrim Ungkap Aktor Intelektual Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Diduga Pidana, Komisi III Mi..

18 September 2020 11:30
Adhie Massardi Lebih Sepakat Kalau Ahok Jadi Menlu, Biar Yang Dimaki-maki Orang Asing Semua
Politik

Adhie Massardi Lebih Sepakat..

18 September 2020 11:27
Kena Prank Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Begini Ungkapan Kekecewaan Relawan Jokowi
Politik

Kena Prank Ahok Soal Pembuba..

18 September 2020 11:19
Azis Syamsuddin: Sengaja Atau Lalai, Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Azis Syamsuddin: Sengaja Ata..

18 September 2020 11:17