Iwan Sumule: Pemerintah Sudah Semena-mena, Kok Rakyat Masih Happy?

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule dan aktivis senior Hariman Siregar/Net

Pemerintah sudah semakin semena-mena terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan di saat masyarakat tengah berjuang untuk bertahan hidup di saat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran akibat pandemik Covid-19, pemerintah masih tega untuk mencekik leher rakyat.

Begitu luapan kekesalan yang disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule melihat Presiden Joko Widodo yang baru saja menerbitkan Perpres 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Pasalnya, perpres ini dihadirkan untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan. Perpres mengatur bahwa iuran peserta mandiri kelas I menjadi Rp 150.000. Iuran ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 80.000.

Kemudian, iuran peserta mandiri kelas II menjadi Rp 100.000 dari Rp 51.000. Ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020.

Perpres juga mengatur mengenai iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III. Di mana nilai angsurannya masih belum naik atau masih sebesar Rp 25.500. Tetapi pada tahun 2021 angsuran kelas III ini naik menjadi Rp 35 ribu.

Bagi Iwan Sumule, perpres Jokowi itu semena-mena. Ini lantaran perpres serupa yang pernah diterbitkan Jokowi, pada Oktober tahun lalu, yaitu Perpres 75/2019 telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Inti perpres itu sama, menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan.

“MA batalkan kenaikan tersebut. Sekarang bikin lagi Perpres 64/2020 naikkan BPJS,” ujarnya kepada redaksi, Rabu (13/5).

Tidak hanya penerbitan perpres ini yang jadi sorotan Iwan Sumule, Perppu 1/2020 yang telah disahkan DPR pun turut menjadi bukti kesewenangan pemerintah.

Menurutnya banyak pasal kontroversial dalam Perppu Corona tersebut, khususnya mengenai pasal 27 ayat 1, 2, 3 yang berpotensi menimbulkan kasus Bank Century jilid II.

“Pengesahan Perppu 1/2020 pun cacat hukum. Kami akan gugat ke MK setelah UU diberi nomor. Pemerintah sudah semena-mena, kok rakyat masih happy. Aneh!” tegasnya.

Kepada para mahasiswa yang tahun lalu berunjuk rasa menolak RUU KUHP dan UU KPK baru, Iwan Sumule mengingatkan bahwa Perppu Corona jauh lebih berbahaya. Sebab, sejumlah fungsi DPR dan lembaga tinggi lainnya terpangkas oleh perppu tersebut.

“Jadi aneh juga kalau mahasiswa tidak protes seperti tahun lalu,” tutupnya penuh tanda tanya kekecewaan.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI Nanggala-402 Karena Usia Uzur, Menhan Harus Lakukan Peremajaan
Politik

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI ..

22 April 2021 17:55
Fotonya Jadi Sampul Laporan APBN, Komisi XI: Sri Mulyani Jalankan Misi Siapa?
Politik

Fotonya Jadi Sampul Laporan ..

22 April 2021 17:33
Undang Mendag Dan Mentan, KPK Bahas Kajian Tata Kelola Impor Komoditas
Politik

Undang Mendag Dan Mentan, KP..

22 April 2021 17:31
Tiba Di Kantor Demokrat, Presiden PKS Dan Rombongan Disambut Hangat AHY
Politik

Tiba Di Kantor Demokrat, Pre..

22 April 2021 16:54
Terbesar Di ASEAN, Industri Kaca Batang Jadi Angin Segar Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Politik

Terbesar Di ASEAN, Industri ..

22 April 2021 16:46
Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sangat Riskan Kalau Witjaksono Diplot Menteri Investasi
Politik

Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sang..

22 April 2021 16:36
Prabowo Subianto: Pemerintah Dilema, Dahulukan Pertahanan Negara Atau Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Politik

Prabowo Subianto: Pemerintah..

22 April 2021 16:36
Ketua DPR: Jika KRI Nanggala-402 Bermasalah Karena Usia, Alutsista TNI Harus Dimodernisasi
Politik

Ketua DPR: Jika KRI Nanggala..

22 April 2021 16:14