Bertemu Empat Mata Dengan Jokowi, LaNyalla Bahas Ketahanan Pangan Hingga Penguatan DPD RI

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, Ketua DPD menyampaikan beberapa masukan strategis terkait ketahanan di sektor kesehatan, sektor pangan dan sektor sosial.

Selain itu, Mantan Ketua Umum PSSI ini menyampaikan perlunya dukungan pemerintah dalam penguatan dan perluasan peran, tugas dan fungsi DPD RI.

“Intinya saya hanya melakukan penajaman terkait upaya eksekutif dalam konteks pemulihan ekonomi nasional akibat pandemik Covid-19 ini. Melalui tiga ketahanan yang strategis, kesehatan, pangan dan sosial,” kata LaNyalla kepada awak media, Rabu (13/5). 

Terkait ketahanan sektor kesehatan, Ketua DPD menyinggung soal kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berhasil membuat prototipe ventilator yang standar digunakan di ruang ICU.

Keberhasilan itu, kata LaNyalla harus jadi momentum karya anak bangsa ini diproduksi massal. Apalagi, harganya yang jauh di bawah harga internasional.

Sementara terkait ketahanan sektor pangan, LaNyalla meminta pemerintah mengajak swasta nasional untuk investasi dengan pola kemitraan dengan petani, peternak, petambak dan nelayan.

“Dengan pola kemitraan, petani terjamin dari sisi modal dan teknologi serta serapan hasil panen. Apalagi jika kita memasuki musim kemarau, akan berat bagi petani tanpa mitra,” papar Senator Jawa Timur ini.

Ia juga menyinggung ketahanan sosial dengan program serap tenaga kerja di sektor pangan dan konstruksi yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani badai PHK atau pengangguran terbuka di daerah.

“Semua bisa dihitung, dan sudah ada beberapa ahli yang membuat pemetaannya. Misalnya, program hutan industri, dengan luas 200 ribu hektar, dengan biaya APBN Rp 1 triliun, bisa menyerap 300 ribu tenaga kerja. Atau di sektor perikanan, dengan APBN Rp 1,5 triliun bisa membuat 1.000 kapal tangkap dan 10 ribu hektar areal budidaya, ini bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja,” urai mantan ketua KADIN Jawa Timur ini.

Dalam pertemuan itu, LaNyalla mengaku telah meminta Presiden Jokowi mendukung proses legislasi tripatrit dalam setiap pembahasan RUU yang terkait dengan kewenangan DPD.

Usulan itu merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas dan memperkuat kewenangan DPD RI.

Masih dijelaskan LaNyalla, setelah ada putusan MK No.92/PUU-X/2012 dan No.79/PUU-XII/2014, seharusnya dilakukan perubahan terhadap UU MD3 dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan DPD RI.

 â€œSemua sudah saya sampaikan ke Pak Jokowi, dan alhamdulillah Presiden merespon baik,” pungkasnya.