DPR RI Diminta Pakai Hak Interperasi Terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo/Net

DPR RI didesak untuk menggunakan hak interperelasi kepada Presiden Joko Widodo atas keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

"Kami meminta kepada DPR untuk menyiapkan instrumen interpelasi terhadap presiden karena hal ini gak main-main," Direktur Legal Culture Institute (LeCI), M. Rizqi Azmi, dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan iuran poko BPJS Kesehatan melalui Perpres 64/2020.

Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan pertama melalui Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan telah dibatalkan Mahkamah Agung.

Menurut Rizqi Azmi, kebijakan Presiden Jokowi sama saja menganggap MA sebagai titik akhir pencari kepastian hukum dalam peradilan.

"Karena peradilan sebagai lembaga pencari keadilan terakhir tetap saja di acuhkan oleh pemerintah," katanya.

Dengan hak interperelasi, kata dia, maka akan dibuktikan apakah kepala negara dengan sengaja menabrak aturan hukum atau tidak.

"Bukan tidak mungkin dengan pembangkangan terhadap konstitusi ini presiden bisa di makzulkan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Negara yang Ditakuti Yahudi di Timur Tengah Cuman Dua, Iran dan Turki

Rabu, 16 September 2020
Video

Orang Yahudi Bikin Terowongan untuk Beribadah di Bawah Masjid Al-Aqsa

Rabu, 16 September 2020

Artikel Lainnya

Sembari Menunggu Vaksin Jadi, Kemampuan Preventif Harus Digencarkan
Politik

Sembari Menunggu Vaksin Jadi..

18 September 2020 12:45
Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa Tidak Lebih Tepat Kita Sandang Cukongkrasi?
Politik

Fadli Zon: Pak Mahfud, Apa T..

18 September 2020 12:28
Gagal Lolos Pilkada Bandarlampung, Ike Edwin Ajak Pendukungnya Pilih Rycko-Jos
Politik

Gagal Lolos Pilkada Bandarla..

18 September 2020 11:48
Kemenko Polhukam Turut Undang Bawaslu Bahas Materi Perppu Pilkada Kedua
Politik

Kemenko Polhukam Turut Undan..

18 September 2020 11:42
Diduga Pidana, Komisi III Minta Bareskrim Ungkap Aktor Intelektual Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Diduga Pidana, Komisi III Mi..

18 September 2020 11:30
Adhie Massardi Lebih Sepakat Kalau Ahok Jadi Menlu, Biar Yang Dimaki-maki Orang Asing Semua
Politik

Adhie Massardi Lebih Sepakat..

18 September 2020 11:27
Kena Prank Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Begini Ungkapan Kekecewaan Relawan Jokowi
Politik

Kena Prank Ahok Soal Pembuba..

18 September 2020 11:19
Azis Syamsuddin: Sengaja Atau Lalai, Usut Tuntas Kebakaran Gedung Kejagung
Politik

Azis Syamsuddin: Sengaja Ata..

18 September 2020 11:17