Ada Tokoh Selain Megawati Yang Lebih Mendominasi Jokowi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo/Net

Kader PDI Perjuangan tengah gencar mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak pro terhadap wong cilik atau rakyat kecil. Kebijakan itu adalah menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan di tengah pandemik Covid-19.

Pengamat politik dari Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai sikap kritis itu muncul karena Presiden Jokowi dianggap telah keluar dari khittah perjuangan partai.

"Reaksi PDIP bisa jadi tanda penting bahwa kebijakan presiden sudah di luar batas toleran, bahkan di kalangan kader separtainya sekalipun," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/5).

Dedi membaca ada dua hal penting atas sikap PDIP tersebut. Pertama, Dedi menilai bahwa kader PDIP menganggap Jokowi sudah tidak berada dalam kontrol PDIP sebagai petugas partai.

"Kader PDIP melihat presiden sudah tidak berada dalam kontrol PDIP, bisa saja ada tokoh di luar Megawati (ketua umum PDIP) yang lebih mendominasi presiden,'" kata Dedi.

Kedua, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, PDIP dinilai khawatir kebijakan Jokowi sebagai Presiden yang tidak pro terhadap wong cilik akan semakin membuat publik anti kepada partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Mengingat waktu mendekati ada pilkada dan ke depan ada Pilpres 2024. Jangan sampai kebijakan presiden dijadikan tolok ukur kepemimpinan PDIP," pungkas Dedi.

Kolom Komentar


Video

Berstatus Tersangka, Jack Boyd Lapian Jalani Pemeriksaan Perdana Di Bareskrim

Jumat, 03 Juli 2020
Video

Agak Sulit ya Ternyata Bekerja Dengan Baik dan Benar

Minggu, 05 Juli 2020
Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020

Artikel Lainnya

Tinjau Kawasan Irigasi Pantura, Ketua PDIP Ingin Petani Dapat Suplai Air Cukup
Politik

Tinjau Kawasan Irigasi Pantu..

09 Juli 2020 18:40
Ekstradisi Maria Pauline Di Tengah Bebasnya Djoko Tjandra Seperti Lomba Menonjolkan Prestasi Hindari Reshuffle
Politik

Ekstradisi Maria Pauline Di ..

09 Juli 2020 18:26
Hikmahanto: Tidak Ada Persoalan Hukum Dari Rangkap Jabatan Pejabat Negara Di Perusahaan BUMN
Politik

Hikmahanto: Tidak Ada Persoa..

09 Juli 2020 17:54
Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ciptaker Diyakini Akan Membuka Lapangan Kerja Di Daerah
Politik

Tak Hanya Pusat Kota, RUU Ci..

09 Juli 2020 17:46
Terlambat Merecover Ekonomi, Bukti Ketidaksiapan Indonesia Menghadapi Dampak Pandemik Covid-19
Politik

Terlambat Merecover Ekonomi,..

09 Juli 2020 17:20
Gugatan Rachmawati Dikabulkan MA, Fadli Zon: Harusnya KPU Jangan Buru-buru Beri Tanggapan
Politik

Gugatan Rachmawati Dikabulka..

09 Juli 2020 17:18
Waketum Gerindra Sedih, Kartu Prakerja Dibutuhkan Tapi Parpol Pendukung Jokowi Ngerecokin
Politik

Waketum Gerindra Sedih, Kart..

09 Juli 2020 16:53
Ketika Bobby Nasution Dapat Sanjungan Politikus Senior
Politik

Ketika Bobby Nasution Dapat ..

09 Juli 2020 16:30