Salamuddin Daeng: Utang Tinggi, Sejumlah Perusahaan BUMN Berisiko Saat Ekonomi Memburuk

Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng/Net

RMOL. Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan salah satu yang paling luas di dunia. Tercatat ada 114 perusahaan milik negara dan ratusan anak perusahaan yang mempekerjakan jutaan orang Indonesia.

Peneliti senior dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai perusahaan itu sangat penting untuk membangun pelabuhan, kereta api, dan ribuan mil jalan baru sebagai bagian dari rencana infrastruktur senilai 415 miliar dolar AS dari Presiden Joko Widodo.

Namun demikian, yang jadi kenyataan sungguh miris. Setidaknya pada saat yang sama, yakni pada kuartal ketiga tahun lalu perusahaan milik negara telah mengumpulkan utang gabungan sebesar Rp 1.600 triliun (98 miliar dolar AS). Data ini sebagaimana dirilis Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

“Itu telah tumbuh 15 persen dari tahun sebelumnya, dan menempatkan beberapa perusahaan dalam risiko karena kondisi ekonomi memburuk,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (17/5).

Tidak hanya BUMN amblas yang disoroti, Salamuddin Daeng juga menyinggung mengenai peringkat keuangan Indonesia yang merosot. Pada Jumat (15/5), lembaga pemeringkat S&P Global Ratings merevisi prospek peringkat kredit Indonesia menjadi "negatif" dari "stabil”.

Menurutnya, revisi itu telah menunjukkan adanya peningkatan risiko keuangan yang dihadapi negara ini. Khususnya saat negara meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam menanggapi wabah Covid-19.

“Prospek negatif berarti ekspektasi bahwa keuangan penerbit kredit dapat memburuk dan agensi dapat menurunkan peringkatnya sebagai langkah selanjutnya,” pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Nadiem Minta Maaf, Berharap Muhammadiyah, NU, dan PGRI Bergabung Program POP

Selasa, 28 Juli 2020
Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Jurang Resesi, PKB Desak Jokowi Segera Normalisasi Anggaran Kementan Dan KKP
Politik

Antisipasi Jurang Resesi, PK..

07 Agustus 2020 05:57
Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya
Politik

Antisipasi Kehilangan Keperc..

07 Agustus 2020 05:33
Yahya Cholil Staquf Sebut NU Ikut POP Kemendikbud, LP Ma'arif: Kami Tidak Tahu Menahu
Politik

Yahya Cholil Staquf Sebut NU..

07 Agustus 2020 02:18
Bertemu Internal Dengan Fraksi Demokrat, AHY Bahas Situasi Nasional Terkini
Politik

Bertemu Internal Dengan Frak..

07 Agustus 2020 01:09
Jokowi Terbitkan Inpres Pelanggar Protokol Kesehatan, DPR: Sanksi Harus Mendidik Dan Ada Efek Jera
Politik

Jokowi Terbitkan Inpres Pela..

07 Agustus 2020 00:22
KH Yahya Cholil Staquf Sebut NU Tetap Ikut POP Kemendikbud
Politik

KH Yahya Cholil Staquf Sebut..

06 Agustus 2020 23:54
Indef: Minus 5,32 Persen Saat Pandemik Corona Mengkonfirmasi Struktur Ekonomi Era Rezim Jokowi Rapuh
Politik

Indef: Minus 5,32 Persen Saa..

06 Agustus 2020 23:14
Ekonom Prediksi Perekonomian Nasional Akan Membaik Di Kuartal III
Politik

Ekonom Prediksi Perekonomian..

06 Agustus 2020 22:34