Walhi: Pelonggaran PSBB Melanggar HAM, Dasarnya Pun Bukan Alasan Kesehatan Tapi Politis

Kepala Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid/Net

Skenario rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah dinilai tidak memiliki dasar yang jelas, baik berupa data dan pertimbangan rasional.

"Keputusan ini diambil tidak didasarkan pada data dan rasional kesehatan publik, melainkan lebih pada kepentingan politik," ujar Kepala Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/5).

Tak hanya itu, ia juga melihat adanya bentuk kegagalan penetapan kebijakan yang ditentukan pemerintah dalam memutuskan status darurat kesehatan. Karena PSBB yang dijadikan instrumen pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 yang diterapkan di sejumlah daerah tidak konsisiten.

"Kebijakan politik untuk masalah kedaruratan kesehatan masyarakat tanpa data kesehatan masyarakat sebagai pertimbangan utama adalah wujud kegagalan pemerintah melindungi warga," sebutnya.

Oleh karenanya, Walhi memandang rencana pelonggaran PSBB yang mulai tercermin dengan memperbolehkan masyarakat usia 45 tahun ke bawah beraktivitas di luar rumah, dan juga dibukanya akses transportasi publik, adalah bentuk pelanggaran HAM. Sebab secara tidak langsung, pemerintah memperlihatkan lepas tangan dari kewajiban menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat.  

"Dalam kacamata hukum, perbuatan semacam ini adalah bukti adanya pelanggaran HAM by commission. Dan karenanya akibat yang menyertai kebijakan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, termasuk kematian warga sebagai akibat pelonggaran kekarantinaan kesehatan ini," demikian Khalisa Khalid.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Wanita Terbakar Dalam Mobil di Sukoharjo, Diduga Korban Pembunuhan

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

DENDI RAMADHONA DAN PESAWARAN

Rabu, 21 Oktober 2020
Video

Diduga Melanggar, Bawaslu Panggil Calon Bupati Semarang

Kamis, 22 Oktober 2020

Artikel Lainnya

Ujang Komarudin: Legitimasi Pemerintahan Menurun, Alasan PDIP Tuduh Pihak Lain Mengkudeta Jokowi
Politik

Ujang Komarudin: Legitimasi ..

28 Oktober 2020 00:46
Sandiaga Uno: Program STSP Diharapkan Bisa Ciptakan Lapangan Kerja
Politik

Sandiaga Uno: Program STSP D..

27 Oktober 2020 23:55
Jawab Aspirasi Masyarakat Desa, Iis Edhy Prabowo Resmikan Program PISEW
Politik

Jawab Aspirasi Masyarakat De..

27 Oktober 2020 23:25
Benny Tjokro-Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, DPD Apresiasi MA Dan Kejagung
Politik

Benny Tjokro-Heru Hidayat Di..

27 Oktober 2020 23:11
Sempat Dikritik Hanya Pelengkap, Maruf Amin Justru Diprediksi Meminang Rizal Ramli Saat Reshuffle Kabinet
Politik

Sempat Dikritik Hanya Peleng..

27 Oktober 2020 22:58
Jelang Munas Di Bandung, KITA Banjar Gelar Raker
Politik

Jelang Munas Di Bandung, KIT..

27 Oktober 2020 22:52
Survei BUMN Bersatu: Produktivitas Pekerja Saat Pandemi Masih Baik, Kuncinya Konektivitas
Politik

Survei BUMN Bersatu: Produkt..

27 Oktober 2020 22:11
Survei: Jika Benar Pulang, Habib Rizieq Diminta Pimpin Gerakan Oposisi
Politik

Survei: Jika Benar Pulang, H..

27 Oktober 2020 21:59